Kabinet Tetap, Wewenang Pindah

Edisi: 06/29 / Tanggal : 2000-04-16 / Halaman : 86 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Taufiqurohman, M. , Prasetyo, Adi , Setiawan, Iwan

PRESIDEN Abdurrahman Wahid agaknya sudah tidak gusar lagi. Sabtu pekan lalu, ia meninggalkan Jakarta menuju Johannesburg, Afrika Selatan. Gus Dur, demikian kepala negara RI ke-4 itu biasa disapa, tampaknya tak mau menunda rencana yang sudah dirancangnya jauh-jauh hari untuk mengunjungi lima negara di Afrika, Amerika, dan Asia. Tapi, tak seperti biasanya, rombongan besar para menteri bidang ekonomi tidak ikut serta. Mereka tetap diminta bekerja keras membereskan tugasnya di Tanah Air, yang sampai dua pekan lalu terlihat begitu kedodoran.

Berarti, urusan dalam negeri Indonesia sudah beres? Untuk sementara mungkin ya. Paling tidak, menurut Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kwik Kian Gie, Dana Moneter Internasional (IMF) telah menyetujui perubahan jadwal baru pelaksanaan kesepakatan dalam Letter of Intent (LoI), yang diteken Indonesia 20 Januari lalu. Selain itu, pertemuan Paris Club II juga tetap dilaksanakan menurut jadwal semula. Kedua hal itu menjadi pertanda bahwa hubungan Indonesia-IMF, yang sempat tegang dan membuat lembaga penyandang dana itu menunda kucuran uangnya, sudah pulih. Pendeknya, anak nakal bernama Indonesia sudah kembali menjadi anak manis. Tak mengherankan jika Gus Dur tak merasa khawatir meninggalkan Indonesia setelah selama sepekan harus dipusingkan oleh urusan dengan IMF.

Kesibukan Gus Dur selama pekan lalu memang sangat padat. Tak seperti biasanya, Presiden Wahid memperlihatkan kegusaran yang luar biasa kepada tim ekonominya gara-gara IMF menunda pencairan pinjaman kepada Indonesia senilai US$ 400 juta. Keputusan IMF itu turun setelah Indonesia dianggap tak serius melaksanakan LoI. Dalam catatan IMF, ada 42 item LoI yang meleset dari target. Saking marahnya, Gus Dur sampai memanggil pulang dua menterinya yang kebetulan sedang berada di luar negeri, yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, Presiden Wahid memutuskan memimpin sendiri evaluasi terhadap LoI tersebut, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya.

Presiden memang pantas berang. Para menteri yang bertanggung jawab melaksanakan LoI ternyata banyak yang sepertinya enggan menepati jadwal yang sudah…

Keywords: -

---

Foto Terkait