'saya Tak Surut Setapak Pun,' Kata Kuntoro

Edisi: 20/28 / Tanggal : 1999-07-25 / Halaman : 76 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Taufiqurohman, M. , Nur Yasin, Ali , Cahyani, Dewi Rina

EMPAT puluh kali sidang ternyata tidak cukup untuk mengegolkan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas (RUU Migas). Itu berarti dalam sebulan ini Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto sudah 40 kali beradu bicara dengan anggota Panitia Khusus RUU Migas DPR, yang jelas kelihatan mengambil posisi di seberang pendapat Kuntoro. Sampai Jumat pekan lalu, ada satu soal penting yang masih macet: siapa yang akan menjadi kuasa pertambangan. Urusan ini sungguh alot, bahkan diduga bisa menggagalkan jadwal RUU ini. Seharusnya, akhir Juli ini RUU Migas diharapkan sudah bisa menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.

Kalau RUU Migas tak dapat diundangkan, boleh jadi pemerintah Indonesia harus kembali bicara dengan IMF. Audit terhadap Pertamina oleh Pricewaterhouse-yang menemukan kebocoran Rp 43 triliun-memang memenuhi permintaan IMF. Itu merupakan satu tahap penting menuju liberalisasi sektor migas dari hulu hingga hilir-mulai dari pengeboran sampai migas sampai ke rumah penduduk. Dengan liberalisasi, persaingan akan lebih terbuka dan adil, dan Pertamina dengan pengalaman puluhan tahun dan program efisiensi di sana-sini dianggap pemerintah akan mampu bertahan hidup.

Namun, tahap penting, pembahasan RUU Migas, ternyata sangat alot. Perbedaan makin ramai setelah berembus isu fulus berjuta-juta rupiah bertebar di antara kursi DPR. Dikabarkan, ada petugas keamanan DPR yang memergoki seorang pejabat Pertamina sedang membagi-bagikan uang ke sejumlah anggota Panitia Khusus Migas. Sudah lama jadi berita bahwa Panitia Khusus Migas memang "miring" ke sisi Pertamina-BUMN yang sangat…

Keywords: -

---

Foto Terkait