POLITIK DAGANG SAPI PARTAI-PARTAI ALIT

Edisi: 17/28 / Tanggal : 1999-07-04 / Halaman : 24 / Rubrik : NAS / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Wiyana, Dwi , Setiyardi

PROFESOR Harun Alrasyid menempuh jalan tak lazim. Setelah tahu bahwa Partai Ummat Islam, yang diwakilinya untuk duduk sebagai Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), gagal mendulang suara cukup, ia memutuskan hendak mundur. Dan ia bukan hengkang dari partai, melainkan lengser dari komisi yang diketuai Rudini itu. Sikap Harun jauh berbeda dengan kebanyakan pengurus, yang justru memilih tetap bercokol meski partai mereka kalah telak dalam pemilu lalu.

Soal tetap tinggal atau harus keluarnya mereka dari jabatan terhormat itulah yang belakangan ini menjadi polemik. Hawa kepentingan itu makin kental setelah pecah polemik di seputar pernyataan Andi Mallarangeng dan Adnan Buyung Nasution. Rabu pekan lalu, dua wakil pemerintah di KPU itu melansir pernyataan di media. Isinya, wakil partai yang gagal meraih 2 persen kursi di DPR (electoral threshold) sebaiknya mengundurkan diri. Menurut Undang-Undang Nomor 3/1999 tentang Pemilu, partai yang tidak memenuhi ambang batas itu dilarang mengikuti pemilu berikutnya.

Yang kena sentil kontan belingsatan. Dikomandani Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (Pari) Agus Miftach, mereka mengusir Mallarangeng dan Buyung dari ruang rapat. Bukan cuma itu, kawanan itu juga mendesak pemerintah agar menarik keduanya dari KPU. Ketua Umum Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna) Clara Sitompul bahkan sampai histeris. "Memangnya negara ini hanya ditentukan dua orang itu!" teriaknya. Untunglah perseteruan ini bisa diselesaikan cukup dengan saling memaafkan.

Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Harun Alrasyid memandang pernyataan Buyung itu memang tidak punya dasar hukum. Menurut ketentuan, masa kerja KPU untuk Pemilu 1999 adalah empat tahun (berakhir satu tahun sebelum Pemilu 2004). Dengan kata lain, secara hukum, mereka memang kuat jika ingin tetap bertahan. Tapi, dari sisi etika, Harun mendukung…

Keywords: -

Rp. 15.000