Gebrakan Arifin Dan Sumarlin

Edisi: 41/21 / Tanggal : 1991-12-07 / Halaman : 88 / Rubrik : EB / Penulis : Cholid, Mohamad

Menteri Perdagangan bersama Menteri Keuangan mengeluarkan SK yang
menggariskan perilaku standar bagi semua pabrik rokok. Sebuah jaminan sukses
bagi BPPC?

; HUTOMO Mandala Putra atau Tommy Soeharto kembali membuktikan kebolehannya
sebagai Ketua Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). Untuk kesekian
kalinya, Tommy berhasil memantapkan posisi BPPC dalam tata niaga cengkeh yang
baru, setelah adanya SK Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.
Diberlakukan per 1 Desember 1991, SK itu pada intinya mengharuskan pabrik
rokok besar dan menengah mendapatkan tanda bukti penyerahan cengkeh (TBPC)
lebih dahulu, sebelum memperoleh pita cukai.

; Pembaca barangkali masih ingat, sejak tata niaga cengkeh diberlakukan 1 April
berselang, sudah dua kali BPPC memperoleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI). Yang pertama Rp 359 milyar, dengan bunga 17% setahun. Yang kedua,
lebih besar, yakni Rp 400 milyar, bunganya 19% setahun. Ini berarti bahwa
separuh lebih dari seluruh plafon KLBI 1991/1992 (Rp 1.500 milyar) terpakai
untuk komoditi nonpangan, tepatnya untuk menampung cengkeh dari KUD-KUD.

; Kendati ditunjang KLBI, keluhan petani cengkeh masih bergaung, kabarnya
karena cengkeh mereka tidak terserap oleh BPPC. Sementara itu, KLBI yang
dinikmatinya itu bulan ini akan jatuh tempo. Tak syak lagi, BPPC nyaris
tersudut ke posisi rawan.…

Keywords: -

---

Foto Terkait