Tahir: "eks Tapol Pki Memutarbalikkan Sejarah"

Edisi: 14/28 / Tanggal : 1999-06-13 / Halaman : 60 / Rubrik : WAW / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Sepriyossa, Darmawan ,

PERTANYAAN seputar peristiwa G30S-PKI bagai sumur tanpa dasar, tak habis-habisnya. Pemerintah Orde Baru memang telah menerbitkan buku putih tahun 1978 yang disusun sejarawan Nugroho Notosusanto. Kesimpulannya, kudeta gagal itu didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Banyak pihak yang sejak awal menyangsikan kebenaran versi resmi itu. Salah satunya W.F. Wertheim. Dalam bukunya, Suharto and the Untung Coup-The Missing Link (1970), ia membuat analisis menggegerkan: Angkatan Daratlah yang berada di balik peristiwa berdarah itu. Ia meragukan keterlibatan PKI, yang waktu itu tengah di ambang puncak kekuasaan.

Setelah kekuasaan Soeharto runtuh, polemik sejarah makin menjadi. Selepas dari bui, sejumlah eks tahanan PKI-seperti mantan Kepala Staf Angkatan Udara Omar Dhani dan Kolonel (Purn.) Abdul Latief-ramai-ramai menggugat mitos Soeharto sebagai pahlawan penumpas pemberontakan itu.

Kontroversi kian menghangat ketika awal Mei lalu Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, yang berdiri pada 1998, menyatakan akan menyusun buku putih untuk meluruskan sejarah Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), khususnya menyangkut tuduhan keterlibatan mantan Kepala Staf AU Laksamana Omar Dhani dalam detik-detik pemberontakan komunis itu. Rencananya, buku dengan narasumber antara lain Kolonel Udara Wisnu Djajengminardo (Komandan Pangkalan Halim 1965-1966) dan Omar Dhani itu diterbitkan pada Hari Bakti AU, 29 Juli mendatang.

Polemik masih akan berlanjut. Namun, yang jelas, inilah tragedi paling berdarah sepanjang sejarah Republik. Menurut sebuah versi, tak kurang dari sejuta orang-sebagian anggota PKI, sebagian simpatisan, selebihnya cuma karena dicap komunis-disembelih warga yang memendam kesumat. Sementara itu, menurut data Departemen Dalam Negeri pada 1988, hampir 35 ribu orang dikirim ke bui. Sebagian besar di antaranya dilakukan tanpa proses pengadilan sama sekali.

Dalam soal ini, peran Mayor Jenderal Purnawirawan Corps Polisi Militer (CPM) Tahir tak bisa dilepaskan. Saat itu, Overste (Letnan Kolonel) Tahir adalah Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) yang bertanggung jawab atas pemeriksaan ribuan tahanan Gestapu. Teperpu dibentuk pada 1965 dengan surat keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) waktu itu, Mayor Jenderal Soeharto (mantan presiden).

Toh, Tahir bersikeras hasil pemeriksaannya itu seratus persen benar. Mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (1973-1981) itu, kini 77 tahun, bahkan secara telak menuding, "Mereka (eks tahanan politik PKI) cuma memanfaatkan kemerdekaan berpendapat sekarang ini untuk membersihkan diri." Berikut ini kutipan percakapannya dengan Karaniya Dharmasaputra dan Darmawan Sepriyossa dari TEMPO, Mei lalu, di rumahnya yang asri dan luas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta.

Bagaimana awal mula pembentukan Teperpu?

Teperpu dibentuk pada 1965, tak lama setelah pecah peristiwa G30S-PKI. Tugasnya adalah memeriksa tahanan yang tersangkut dengan pemberontakan itu. Lembaga ini berada di bawah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Seingat saya, pembentukannya berdasarkan surat keputusan khusus Pangkopkamtib waktu itu, Mayjen TNI Soeharto.

Ada berapa anggota tim itu?

Jumlahnya banyak. Saya tak begitu ingat. Yang jelas, tim ini beranggotakan pemeriksa dari kejaksaan, kepolisian, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Corps Polisi Militer (CPM). Ketuanya Direktur Polisi Militer, Mayjen (CPM) Soenarso. Saya waktu itu menjabat Wakil Ketua atau Perwira Pelaksana…

Keywords: -

---

Foto Terkait