Hak Asasi Manusia Halal, Sdsb Haram

Edisi: 44/21 / Tanggal : 1991-12-28 / Halaman : 30 / Rubrik : KL / Penulis : LUBIS, T MULYA

MENTERI Luar Negeri Ali Alatas sempat marah-marah ketika UNDP (United
Nations Development Program) mengeluarkan laporannya -Human Development
Report 1991 -yang menetapkan Indonesia dalam kategori low freedom ranking,
sejajar dengan Kuba, Suriah, Korea Utara, Vietnam, Pakistan, dan Zaire.

; Dalam laporan UNDP yang menyurvei 88 negara, Indonesia dimasukkan dalam nomor
urut 77, setingkat di atas Bulgaria, Uni Soviet, Afrika Selatan, Cina, dan
Irak. Sementara itu, Singapura, Sri Lanka, Haiti, Bangladesh, dan Arab Saudi
berada jauh di atas Indonesia.

; Ini tentu keterlaluan. Bukankah banyak yang menilai pelanggaran hak asasi
dan rendahnya kebebasan terdapat juga di Singapura, di Sri Lanka yang penuh
dengan perang antarsuku, di Haiti yang gonta-ganti dilanda kudeta, dan di Arab
Saudi yang diperintah oleh seorang raja? Apa ukuran yang digunakan oleh UNDP
menyeret Indonesia ke nomor 77, sedangkan Singapura berada di nomor 46?

; Sebetulnya, kita tidak perlu terlalu risau dengan ukuran yang digunakan oleh
UNDP karena 40 indikator kebebasan yang dipakai berasal dari prinsip-prinsip
hak asasi yang tertulis dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (1948), yang
telah disepakati oleh komunitas internasional sebagai common standard of
achievement. Jadi, UNDP terlambat 43 tahun menggunakan indikator ini untuk
menilai korelasi antara pembangunan ekonomi dan pemenuhan hak asasi.

; Namun, lebih baik terlambat ketimbang tidak sama sekali, sehingga pembangunan
ekonomi tidak semata-mata dianggap peningkatan pendapatan per kepala,
pelipatgandaan sekolah, pembuatan jalan bebas hambatan, dan pendirian
gedung-gedung raksasa. Pada esensinya, pembangunan adalah pembangunan
multi-dimensional, dalam arti mencakup segala hal, termasuk di dalamnya
peningkatan rasa hormat terhadap hak asasi manusia.

; Karena itu, ikhtiar UNDP yang mencari korelasi antara pembangunan ekonomi
dan hak asasi manusia tidaklah barang yang aneh bagi konsep manusia seutuhnya.
Keberatan kita mungkin terletak pada cara UNDP menilai kesemua indikator
tersebut, yang cenderung secara hitam-putih. UNDP tidak mau melihat "nuansa"
antara hitam putih tersebut.

; Padahal, bukan mustahil antara kebebasan dan ketidakbebasan itu ada "setengah
kebebasan". Demikianlah, di antara kebebasan pers dan ketidakbebasan pers ada
pers yang menulis editorial yang tajam, menyidik kasus pembebasan tanah,…

Keywords: -

---

Foto Terkait