Tergantung Siapa Kokinya

Edisi: 02/27 / Tanggal : 1998-10-19 / Halaman : 82 / Rubrik : EB / Penulis : Irawanto, Dwi S.

DEBAT soal kontrol devisa, mungkin, membuat Anda pening kepala.
Apa itu kontrol devisa? Murahkah harga sembilan bahan pokok jika
kita memakai kontrol devisa? Belum lagi paham dengan semua itu.
Anda dikejutkan pernyataan Menteri Koordinator Ekonomi,
Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita. Katanya,
pemerintah sedang menyiapkan sejumlah aturan untuk mengawasi
arus lalu lintas devisa. Bagaimana rinciannya, memang, belum
jelas benar. Ginandjar hanya menegaskan, "Ini cuma monitoring,
bukan kontrol."

Lalu apa bedanya? Di atas kertas, keduanya jelas berbeda. Dalam
monitoring, target yang diinginkan cuma pelaporan. Pemerintah
cuma mencatat berapa modal yang masuk, berapa yang keluar.
Sedangkan dalam kontrol, pemerintah melarang atau membatasi
nilai mata uang yang bisa ditransfer melalui batas negara.

Tapi, sekali lagi, itu cuma di atas kertas, hanya dalam teori.
Kenyataannya, menurut seorang pejabat otoritas moneter, batas
antara pengawasan dan pengendalian devisa amat tipis. "Buat apa
sekadar mencatat," katanya, "Emangnya pemerintah mau jadi
kantor akuntan?" Karena itu, ia menganggap wajar jika publik
kemudian mengartikan monitoring ini sebagai langkah awal dari
kontrol devisa.

Sinyal ke arah kebijakan kontrol devisa, sebenarnya, cukup
jelas. Selain mengawasi arus modal, pemerintah bakal mewajibkan
eksportir memarkir devisanya di dalam negeri. Sebagai jaminan,
para eksportir itu bakal memperoleh nilai dolar yang sama jika
membutuhkan kelak. Dengan aturan seperti ini, surplus
perdagangan Indonesia benar-benar bisa menambah cadangan devisa.
Selama ini, selisih ekspor-impor (yang besarnya terus
menggelembung hingga US$ 2 miliar per bulan) tak ketahuan di
mana rimbanya.

Nah, apakah kewajiban repatriasi hasil ekspor ini juga sekadal
langkah monitoring? Silakan berdebat. Tapi para pemain pasar
keuangan menilai, repatriasi merupakan awal pengendalian…

Keywords: -

---

Foto Terkait