TAK SEBERHARGA DI NEGERI ORANG

Edisi: 01/28 / Tanggal : 1999-03-15 / Halaman : 51 / Rubrik : INVT / Penulis : Gaban, Farid

GEDUNG Royal Banqueting House, London, nun jauh di sana. Suara ini bergema: "Kepulauan Togean terancam rencana pembukaan hutan oleh sebuah perusahaan kayu. Dengan penghargaan ini, kami harap Presiden B.J. Habibie dan masyarakat Indonesia mendengarnya dan lalu mencegahnya."

Itulah cuplikan pidato Profesor David Bellamy, ketua dewan juri penghargaan Tourism for Tomorrow Awards, sebuah penghargaan bergengsi dalam bidang wisata alam (ecotourism) dari Inggris.

Kerisauan Bellamy itu berawal dari bisik-bisik di Kota Palu, akhir Januari lalu. Subekti, koordinator Konsorsium Pengembangan Terpadu Kepulauan Togean, mendapat info mengagetkan dari seorang pejabat Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Sul-Teng. Instansi itu baru saja menerima surat permohonan izin pemanfaatan kayu dari PT Umekah Makmur, lengkap dengan lampiran rekomendasi Gubernur Sul-Teng tertanggal 22 April 1997. Ia tercengang. Soalnya, permintaan Umekah semula tak tanggung-tanggung: 64.400 hektare. Artinya, jika izin itu dikabulkan, kepulauan dengan luas daratan 65 ribu hektare itu akan beralih rupa menjadi perkebunan kelapa sawit.

Konsorsium Togean geger. Mereka kontan melayangkan surat protes.

Untunglah, kepada TEMPO Gubernur Sul-Teng Bandjela Paliudju menyatakan akan meninjau kembali rekomendasi yang telah dikeluarkannya. Ia mengaku kecolongan karena kurangnya koordinasi. "Disodori permohonan rekomendasi, ya, saya teken saja," kilahnya sambil buru-buru menjelaskan ditetapkannya Togean sebagai area tertutup untuk pengusaha pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Anehnya, Direktur Utama PT Umekah, Andi Rivai, malah menyatakan telah berkirim surat ke Gubernur tanggal 29 Juli 1997 lalu…

Keywords: -

Rp. 15.000