Ketika Makam Mencari Keadilan

Edisi: 02/36 / Tanggal : 2007-03-11 / Halaman : 116 / Rubrik : HK / Penulis : Adityo, Dimas, Batubara, Hambali, Simatupang, Sahat

DALAM sepekan terakhir ini Asiu tak bisa tidur lelap. Bukan lantaran panasnya hawa Kota Medan, tempat pria 45 tahun itu tinggal bersama keluarganya. Bukan pula karena sepinya pembeli di tokonya yang berdagang alat listrik. Asiu, yang sudah puluhan tahun menetap di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu, sedang ”demam” digoyang urusan kuburan. Kuburan?

Begitulah. Sejak sepekan belakangan ini surat kabar Medan ramai memberitakan ihwal pajak kuburan mewah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabarnya, bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sedang menggodok rancangan peraturan daerah tentang pajak kuburan.

Meski aturan itu akan diberlakukan di Deli Serdang, yang jaraknya puluhan kilometer dari Medan, Asiu alias Djo Ko Hun terimbas dampaknya juga. Kebetulan, di pemakaman Tanjung Morawa, Deli Serdang, ia punya sebidang tanah. Di atas tanah itu pula berdiri bangunan makam ayahnya, Djo Cipto, dan ibunya, yang wafat sepuluh tahun silam.

Jika peraturan daerah itu diterapkan, jelas makam kedua orang tua Asiu bakal ditarik pajak. Asiu pusing. ”Orang sudah meninggal kok dikenai pajak,” katanya ketika ditemui Tempo di rumahnya yang sederhana, Selasa pekan lalu. ”Ini peraturan tidak manusiawi,” ayah tiga anak itu menambahkan.

Ia menilai kebijakan pemerintah daerah itu tidak adil. Pasalnya, yang menjadi sasaran adalah warga etnis Tionghoa, yang biasanya…

Keywords: -

---

Foto Terkait