Mohammad Ma’ruf: Jangan Ada Lagi Anggaran Siluman

Edisi: 03/36 / Tanggal : 2007-03-18 / Halaman : 44 / Rubrik : WAW / Penulis : Gunawan, Herry, Ariwibowo, Eko,


PERATURAN Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, November lalu, disambut unjuk rasa dan kecaman. Pemerintah, khususnya Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf, jadi sasaran tudingan, dianggap tak peka pada penderitaan rakyat.

Peraturan itu memberi tambahan pendapatan sangat besar bagi anggota dan pemimpin legislatif di daerah. Apalagi diberlakukan mundur, sehingga besaran rupiahnya sangat gemerlap.

Aksi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat merebak di sejumlah kota, menuntut peraturan itu dicabut. Dua bulan setelah keluarnya peraturan heboh yang mampu menelan anggaran lebih dari Rp 1 triliun itu, sejumlah rapat darurat digelar. Menteri Ma’ruf memanggil ketua DPRD dan sekretaris Dewan seluruh Indonesia ke kantornya. Setelah itu, rapat dengan DPR.

Hasil dua pertemuan itu: peraturan ditunda sementara, dan revisi disiapkan. Kepada semua pemerintah daerah dilayangkan surat agar menunda pembayaran tunjangan, termasuk rapel, seperti termaktub dalam PP Nomor 37 itu.

”Saya juga mengundang sejumlah akademisi,” kata Ma’ruf. ”Mereka diminta memberikan masukan terhadap materi revisi yang sedang disiapkan.”

Ketika rencana revisi berembus, protes yang tak kalah sengit kembali muncul. Kali ini dari anggota DPRD yang merasa pendapatannya terpangkas kembali. Bahkan ada ancaman menggugat pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, yang dianggap mempermainkan para anggota DPRD. ”Biarkan saja, kami siap,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam itu.

Di ruang kerjanya yang seluas lapangan bulu tangkis, ayah tiga putri itu menerima Herry Gunawan dan Eko Ariwibowo dari Tempo, awal bulan ini. Perbincangan berlangsung santai, kerap diiringi tawa. Padahal di ruang tunggu sudah menanti sejumlah tamu yang ingin berjumpa dengan tokoh yang gemar bermain tenis itu—termasuk istrinya, Susiyati Hasmeng.

Sudah sampai di…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

K
Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini
2007-09-30

Ada dua hal yang membuat menteri negara riset dan teknologi kusmayanto kadiman hari-hari ini bertambah…

B
Bebaskan Tata Niaga Mobil
1991-12-28

Wawancara tempo dengan herman z. latief tentang kelesuan pasar mobil tahun 1991, prospek penjualan tahun…

K
Kunci Pokok: Konsep Pembinaan yang Jelas
1991-12-28

Wawancara tempo dengan m.f. siregar tentang hasil evaluasi sea games manila, dana dan konsep pembinaan…