Lebih Mirip Hiasan Ketimbang Pilar

Edisi: 17/27 / Tanggal : 1999-02-01 / Halaman : 66 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Sulistyadi, Happy , Srihartini, Rinny , Janir, Dapinto

KALAU diibaratkan makhluk hidup, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) itu tak jelas jenis kelaminnya. Apakah badan yang biasa
disebut lembaga perwakilan rakyat daerah itu berdomisili di
provinsi, kabupaten, ataupun kota madya, semua menyandang status
yang sama: keberadaannya hanya sekadar untuk melengkapi
persyaratan agar Republik Indonesia layak disebut sebuah negara
demokratis. Status sebagai pelengkap semakin diperburuk oleh
kenyataan bahwa rakyat di daerah menganggap DPRD tak bisa
memperjuangkan aspirasi mereka. Walhasil, rakyat pun
berbondong-bondong memperjuangkan tuntutan ke pusat.

Dan bukan hanya itu. Integritas DPRD pada proses pemilihan calon
kepala daerah pun kini semakin sering digugat ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). Di PTUN Bandung, misalnya, sepuluh bakal
calon wali kota madya Bandung menggugat pihak DPRD. Mereka
menganggap keputusan DPRD Bandung tertanggal 15 Agustus 1998
tentang lima nama bakal calon wali kota madya Bandung cacat
hukum alias tidak sah.

Semula, DPRD menggodok 28 bakal calon. Dari 28 nama itu, DPRD
lalu mengajukan lima nama ke Gubernur Jawa Barat. Rupanya,
kriteria dan proses seleksi yang memunculkan lima nama itu
dinilai tak transparan oleh para penggugat.

Lima nama tadi selanjutnya "diperas" oleh gubernur menjadi tiga
nama, yang kemudian dipilih oleh DPRD untuk menjadi wali kota
madya. Dari tiga nama itu, entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba
mencuat nama Kolonel Aa Tarmana sebagai pemenang. Aa pun
dilantik menjadi wali kota oleh Gubernur Jawa…

Keywords: Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pilkada Langsung, DPRD. Ateng Syafrudin, 

---

Foto Terkait