Tukar Guling Dan Jurus Pelampung

Edisi: 16/27 / Tanggal : 1999-01-25 / Halaman : 31 / Rubrik : NAS / Penulis : Dharmasaputra, Karaniya , Budiyarso, Edy ,

TUKAR guling ternyata bukan cuma soal urusan tanah, tapi bisa mampir ke parlemen. Pasal-pasal RUU politik yang kini sedang dibahas kabarnya juga siap di-"tukarguling"-kan. Dua minggu lagi, tepatnya 28 Januari, undang-undang yang menentukan jalannya pemilu mendatang itu harus sudah diketok palu. Sementara itu tarik-ulur dan debat politik di Senayan makin panas. Ada dua klausul yang jadi penyebab, yaitu soal netralitas pegawai negeri sipil dan sistem pemilu.

Sejak awal pembahasan, dua pasal ini alot diperdebatkan. FKP didukung F-ABRI, atas nama hak asasi manusia, bersikukuh mempertahankan pegawai negeri sebagai pengurus dan anggota parpol. "Asal bukan pejabat struktural," dalih Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu dari Golkar, Aminullah Ibrahim. Adapun FPP, FPDI, dan pemerintah juga ngotot menolaknya di atas dalil netralitas abdi negara. Persoalan kedua adalah soal varian sistem pemilu proporsional. FKP, F-ABRI, dan pemerintah ngebet agar daerah pemilihan adalah di kabupaten. Sedangkan FPP dan FPDI menginginkan tetap seperti yang dijalankan sebelum ini, yaitu di provinsi. Berbagai lobi yang dijalankan, bahkan hingga ke tingkat pimpinan fraksi, tidak kunjung menemukan jalan tengah.

Lalu rumus klasik pun digelar. "Kalau di tingkat pimpinan dewan tidak bisa diselesaikan, ya, terpaksa voting," kata Aminullah kepada Arif Kuswardono dari TEMPO. Menghadapi ancaman dari partai yang dulu mengklaim dirinya sebagai "mayoritas tunggal" itu, FPP tak kalah gertak. "Itu sudah harga mati," ujar Djufri Asmoredjo, Ketua Panitia Kerja RUU Parpol dari FPP. Maksudnya, jika dipaksakan voting, Fraksi Kakbah akan hengkang dari ruang sidang alias walk out.

Dalam situasi RUU politik terancam menemui jalan buntu inilah, isu…

Keywords: -

---

Foto Terkait