Angin Segar Buat Bakrie

Edisi: 08/36 / Tanggal : 2007-04-22 / Halaman : 110 / Rubrik : EB / Penulis : Susanto, Heri, Badriah, Supriyanto, Agus

KABAR baik buat Bakrie berembus dari Istana Negara, Jakarta, 8 April lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari itu meneken surat keputusan terbaru tentang penanganan bencana lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14/2007 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo ini sekaligus mengakhiri berbagai ”teka-teki” soal siapa yang akan menanggung semua beban kerugian akibat bencana di ladang pengeboran Lapindo Brantas Incorporated ini.

Dalam putusan itu telak-telak ditegaskan bahwa pemerintah turut memikul beban biaya penanganan bencana akibat muntahan lumpur panas yang kini mencapai 100 ribu meter kubik per hari itu. Disebutkan pula, biaya infrastruktur, termasuk prasarana untuk penanganan luapan lumpur, dibebankan ke APBN.

Lapindo Brantas? Memang masih ikut kebagian menanggung biaya. Tapi, perlu dicatat, yang jadi tanggungan salah satu unit usaha Grup Bakrie ini tinggal sebatas biaya sosial kemasyarakatan dan penanggulangan lumpur.

Lapindo adalah operator sekaligus pemilik konsesi 50 persen ladang minyak dan gas Blok Brantas. Sisanya 32 persen dimiliki PT Medco E&P Brantas dan 18 persen milik Santos Brantas Pty. Ltd., perusahaan minyak asal Australia. Lapindo dikendalikan oleh PT Energi Mega Persada Tbk., salah satu perusahaan energi terbesar di bawah bendera Grup Bakrie.

Isi peraturan terbaru itu jelas berbeda dengan keputusan Presiden sebelumnya, Nomor 13/2006, yang terbit…

Keywords: -

---

Foto Terkait