Bila Tuduhan Korupsi Terbukti

Edisi: 50/20 / Tanggal : 1991-02-09 / Halaman : 33 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : Sulityadi, Happy

SEJAK kasus Bank Duta tersiar ke masyarakat, September silam, terdakwa Dicky
Iskandar Di Nata sudah disebut-sebut bakal dituduh korupsi. Dan ternyata
dakwaan "berat" itu memang ditimpakan Jaksa Ph. Rompas kepada Iskandar Di
Nata. Ia dianggap secara tidak sah menggunakan dana Bank Duta untuk melakukan
perdagangan valas, sehingga bank swasta itu menderita kerugian sekitar Rp 780
milyar.

; Dengan begitu, berdasarkan Undang-undang antikorupsi ( Undang-undang No.
3/1971), Dicky bisa diancam hukuman maksimum penjara seumur hidup, dan denda
Rp 30 juta, plus uang ganti rugi sebesar kerugian negara akibat perbuatan
korupsinya. ; Persoalannya, di kalangan hukum, terutama para pengacara, sampai
kini masih berkembang paham dan pendapat bahwa undang-undang antikorupsi
sebetulnya lebih dimaksudkan untuk para pelaku, yang pegawai negeri.

; Jadi, tepatkah tuduhan korupsi dikenakan terhadap Dicky, pegawai Bank Duta,
yang bukan pegawai negeri itu? Tidakkah ia lebih kena jika didakwa dengan KUHP
(pasal penggelapan) saja?

; Ketua tim pembela Dicky, Harjono Tjitrosoebono, pagi-pagi sudah menandaskan
bahwa undang-undang antikorupsi itu tak bisa begitu saja diterapkan dalam
kasus kliennya. Maksudnya, undang-undang itu, ketika dilahirkan, bertujuan
untuk menertibkan aparatur negara (clean government). "Bukan lantas orang
seperti Dicky, yang swasta, dieret-eret nggak keruan," kata Harjono.

; Harjono juga mempertanyakan penafsiran kejaksaan atas unsur "merugikan
keuangan negara" dalam undang-undang antikorupsi, yang dipergunakan untuk
kasus Dicky. Di satu sisi, selain masih diperdebatkan apa benar uang Bank Duta
tu uang negara, berapa persisnya kerugian Bank Duta juga masih tanda tanya.

; Harjono menunjuk uang Boy Adam, salah seorang nasabah Bank Duta, yang menurut
jaksa rekeningnya ikut…

Keywords: -

---

Foto Terkait