Gebrakan Dari Lapangan Banteng

Edisi: 26/36 / Tanggal : 2007-08-26 / Halaman : 100 / Rubrik : EB / Penulis : Susanto, Heri, ,

FAMILY bukanlah istilah asing di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Sudah lama para importir penyandang ”gelar” ini dijamin bakal mendapat layanan kilat dari petugas Bea dan Cukai di sana. Kontainer barang impor milik mereka tak perlu berlama-lama diperiksa aparat, meski lewat jalur merah—jalur pemeriksaan superketat.

Mereka adalah pengusaha royal yang biasanya dibekingi sejumlah ”orang kuat”. Siapa saja? Bisa pejabat, mantan pejabat, bekas orang dalam Bea-Cukai, politikus, hingga jenderal. ”Orang kuat itu yang biasanya menelepon kami,” kata Dirjen Bea-Cukai Anwar Supriyadi pekan lalu. ”Tapi sekarang kami cuekin saja.”

Anwar, yang didapuk memimpin lembaga ini dua tahun lalu, memang muka baru di jajaran Bea-Cukai. Tapi, berkat kenekatannya itu, ruang patgulipat kian sempit. Kisah importir bertabur fulus pun mulai meredup. Wajah bopeng Bea-Cukai Tanjung Priok yang lama dikenal sebagai sarang korupsi dicoba diganti menjadi kantor pelayanan utama yang cepat, modern—dengan sistem online, nyaman dan bebas pungli.

Bea-Cukai hanya salah satu dari proyek percontohan reformasi birokrasi besar-besaran di Departemen Keuangan. Rencana ini juga dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan di DPR pekan lalu.

Selain Departemen Keuangan, menurut SBY, empat lembaga lain juga dibenahi: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN).

Pemerintah dalam tahap awal ini rupanya lebih memilih reformasi terbatas dengan konsep menata ”pulau integritas” atau island of integrity. Sedangkan penataan menyeluruh baru sebatas menaikkan gaji 3,7 juta pegawai negeri secara bertahap 10-20 persen per tahun sejak 2000.

Untuk memuluskan upaya besar ini, Kementerian PAN telah menyiapkan tujuh rancangan undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Semuanya akan dibahas di DPR tahun ini. ”Dengan proyek percontohan, reformasi birokrasi bisa dipercepat,” kata Cerdas Kaban, Deputi Pelayanan Publik Menteri Negara PAN.

lll

Dari Lapangan Banteng, derap reformasi birokrasi ini diawali. Departemen Keuangan yang bermarkas di salah satu kawasan di Jakarta Pusat itu memang terbilang strategis. Selain mengelola anggaran negara Rp 750 triliun, layanan publik lembaga ini pun…

Keywords: -

---

Foto Terkait