Sri Mulyani Indrawati: Reformasi Bukan Sebatas Gaji

Edisi: 26/36 / Tanggal : 2007-08-26 / Halaman : 110 / Rubrik : EB / Penulis : Tim Tempo, ,

Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, doktor ilmu ekonomi dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, ini tengah menggelar program reformasi birokrasi Departemen Keuangan, yang dirintisnya sejak ia dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 7 Desember 2005.

Dari hasil perbincangannya dengan Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, mantan Kepala Bappenas ini menggagas perlunya pembentukan Komite Remunerasi Nasional, sebagai bagian dari upaya pembenahan gaji birokrasi di Indonesia. Dia memulainya dari dua direktorat jenderal yang selama ini menjadi sorotan publik, yakni Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Sri Mulyani tak segan melakukan ?tebang habis? untuk membersihkan citra kedua lembaga itu.

Meski pekerjaan besar itu amat menguras tenaga dan pikirannya, penyandang gelar menteri keuangan terbaik di Asia dari Emerging Market Forum dan The Finance Minister of The Year in The World 2006 versi Euromoney ini tak kehilangan stamina. Wawancara satu setengah jam dengan tim Tempo, Selasa lalu, di kantornya berlangsung hingga 22.30.

Bagaimana ide awal reformasi birokrasi?

Sebetulnya ini bukan ide baru. Pemerintah hanya menjalankan mandat seperti tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. Reformasi birokrasi ada di dalamnya.

Bagaimana reformasi birokrasi di Departemen Keuangan?

Di pajak, misalnya, mulai diberlakukan sejak 2002 lewat large tax office (LTO). Saya hanya meneruskan apa yang dilakukan Pak Boediono (saat itu Menteri Keuangan, kini Menteri Koordinator Perekonomian).

Hasilnya?

Bisa dibilang sukses, memberikan inspirasi bahwa kita semua dapat membuat island of integrity. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, kita bisa mulai dengan membuat pulau-pulau kecil tadi. Hal yang sama dilakukan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai…

Keywords: Wawancara Sri Mulyani, 

---

Foto Terkait