Berharap Kontrak ’banci’ Diubah

Edisi: 31/36 / Tanggal : 2007-09-30 / Halaman : 138 / Rubrik : EB / Penulis : Sulistyowati, Retno, Supriyanto, Agus ,

TIGA menteri koordinator menggelar pertemuan penting awal September lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro turut hadir. Sekitar dua jam berselang, satu per satu pejabat meninggalkan Lapangan Banteng, markas Menteri Koordinator Perekonomian Boediono. Tak satu pun bersedia buka mulut.

Hanya Boediono yang angkat bicara, meski secuplik saja. Siang itu, mereka membahas laporan evaluasi pelaksanaan kontrak PT Freeport, namun tak ada keputusan. ”Sedang kami cerna apa yang ditemukan di lapangan. Ada beberapa hal penting yang akan didalami,” kata Boediono seusai pertemuan.

PT Freeport Indonesia Company adalah pemegang konsesi pertambangan di daratan Papua seluas lebih dari 2,6 juta hektare. Departemen Energi mencatat, dari perut Papua setiap tahun dikeruk rata-rata 67,5 ribu kilogram emas, 154 ribu kilogram perak, dan 583,2 ribu ton tembaga. Itu belum termasuk tembaga dalam bentuk konsentrat sebanyak 1,8 juta metrik ton kering.

Perusahaan tambang asal Amerika itu memperoleh hak konsesi sejak 1967. Pada 1991, Menteri Pertambangan dan Energi Ginanjar Kartasasmita meneken perpanjangan kontrak untuk 30 tahun berikutnya. Perusahaan ini pun masih memiliki opsi perpanjangan dua kali 10 tahun.

Dengan begitu, bila perpanjangan bisa diperoleh, konsesi pertambangan Freeport baru berakhir pada 2041 mendatang. Hingga kini, Freeport Indonesia masih dikendalikan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. yang mengantongi 90,64 persen saham. Sisanya, 9,36 persen dimiliki pemerintah Indonesia.

Tahun lalu, pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi kinerja Freeport. Anggotanya berasal dari perwakilan…

Keywords: -

---

Foto Terkait