Memangur Gigi Si Pengusik Tidur

Edisi: 44/36 / Tanggal : 2007-12-30 / Halaman : 164 / Rubrik : NAS / Penulis : Riza, Budi, ,

Bagi sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Kehormatan telah berubah menjadi mimpi buruk. Bukan cuma ”wakil rakyat” yang masih aktif, tapi juga mereka yang sudah pensiun dari lembaga itu. Para politikus di parlemen pun kini bersiap memangkas kewenangan badan yang dibentuk tiga tahun silam itu.

”Badan Kehormatan Dewan kini berubah menjadi kantor kejaksaan baru,” kata Ferry Mursidan Baldan, politikus yang kini aktif menyuarakan pengurangan peran Badan Kehormatan. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR itu pernah berurusan dengan badan tersebut, dan mendapat teguran tertulis karena dituduh menerima uang ketika memimpin Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Badan Kehormatan dibentuk sejak September 2004. Badan ini beranggotakan 14 orang, ditentukan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota fraksi di DPR. Tugas badan ini antara lain menyelidiki pengaduan tentang pelanggaran sumpah, janji, atau kode etik oleh anggota Dewan.

Badan itu antara lain telah memberikan sanksi pemecatan kepada Azzidin, anggota Dewan dari Partai Demokrat, Juli 2006. Azzidin dianggap terlibat percaloan pemondokan dan katering haji. Puluhan anggota Dewan lainnya dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, dilarang menduduki jabatan di Dewan, atau dipindahkan dari komisinya.

Ferry Mursidan menilai Badan Kehormatan seharusnya hanya berwenang menyatakan seorang anggota melanggar kode etik atau tidak. Sanksi selanjutnya, menurut dia, harus ditentukan melalui Sidang Paripurna DPR. Ia juga mempersoalkan hak badan tersebut menyelidiki dugaan pelanggaran oleh mantan anggota Dewan. ”Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Sejumlah anggota Dewan juga…

Keywords: -

---

Foto Terkait