Akuntabilitas, Dana Kampanye

Edisi: 28/36 / Tanggal : 2007-09-09 / Halaman : 74 / Rubrik : INF / Penulis : , ,

Oleh: Kelompok Kerja Dana Politik (Pokja Dana Politik)

Rancangan Perubahan Paket Undang-undang Politik yang saat ini berada di tangan DPR terus bergulir. Berubahnya aturan main di bidang politik seharusnya dapat mendorong sistem politik termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) lebih baik ke depan. Pemilu harus dapat menjamin persaingan yang sehat antar para kontestan, baik Partai Politik maupun kandidat Presiden-Wakil Presiden. Dalam konteks keuangan, Undang-undang Pemilu selain dapat menjamin adanya persaingan yang sehat dan demokratis, juga dapat ikut menciptakan transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

Pengaturan yang baik tentang dana kampanye sama pentingnya dengan pengaturan Dana Partai Politik. Dana yang dikumpulkan oleh partai politik dan kandidat untuk kepentingan kampanye menunjukkan adanya partisipasi politik dalam bentuk dukungan publik, baik sebagai badan hukum maupun sebagai perseorangan. Tapi, partisipasi dalam menyokong pendanaan kampanye harus dibatasi supaya partai politik dan kandidat tidak dikuasasi oleh kekuatan uang atau kepentingan ekonomi tertentu. Pengaturan dana kampanye harus diatur agar Kandidat dan Partai Politik tidak terkooptasi dan tetap berorientasi pada kepentingan publik lebih luas, di luar kepentingan penyumbang semata.

Tidak…

Keywords: -

---

Foto Terkait