SISTEM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF 2009

Edisi: 36/36 / Tanggal : 2007-11-04 / Halaman : 138 / Rubrik : INF / Penulis : , ,

Sistem pemilu merupakan sarana paling awal untuk menentukan sistem perwakilan yang dikehendaki. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sistem perwakilan yang dikehendaki akan sangat ditentukan oleh sistem pemilu yang dianut.

Sistem pemilu dikenal ada tiga kelompok utama, yaitu sistem pluralitas-mayoritas, semi-proporsional, dan perwakilan proporsional. Perdebatan tentang sistem pemilu di Indonesia, umumnya didominasi perdebatan apakah Indonesia akan menganut sistem pluralitas-mayoritas, yang sering disebut dengan sistem distrik, ataukah akan menganut sistem perwakilan proporsional.

Antara dua sistem tersebut memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Sistem pluralitas-mayoritas dinilai memiliki keunggulan karena memiliki kejelasan kepada siapa pemilih nantinya akan meminta pertanggungjawaban atau memberikan hukuman, karena sistem ini pada tiap distrik (daerah perwakilan) biasanya hanya akan diwakili oleh seorang wakil. Sebagai konsekuensi sistem pluralitas-mayoritas adalah tidak semua kelompok masyarakat terwakili dan dominasi perolehan kursi dari partai tertentu, dan ini dinilai sebagai kelemahan sistem ini.

Sebaliknya sistem proporsional dinilai unggul karena akan mengakomodasi keberagaman perwakilan secara proporsional dari tiap daerah pemilihan, termasuk kelompok minoritas dan perempuan. Sistem proporsional dikritik karena kurang jelasnya kepada siapa pertanggungjawaban akan dimintakan, mengingat banyaknya wakil dari tiap daerah pemilihan.

Kalau melihat dari dua pilihan ini, tentu saja berdasarkan pluralitas kepentingan politik dalam masyarakat akan lebih tepat menerapkan sistem proporsional, karena akan lebih memberi peluang munculnya wakil-wakil di parlemen yang cukup majemuk. Lebih dekat mencerminkan dan memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang plural. Sementara dalam sistem…

Keywords: -

Rp. 15.000