Nu Akan Bilang Selamat Tinggal ? ; Kekecewaan Di Ppp

Edisi: 36/11 / Tanggal : 1981-11-07 / Halaman : 12 / Rubrik : NAS / Penulis :

DARI luar semuanya nampak beres. Pagi 27 Oktober itu Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan J. Naro menghatap Ketua Lembaga Pemilu Amirmachmud di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Naro didampingi Ali Tamin, A. Malik dan Ismail Hasan Metareum--semuanya pimpinan unsur Muslimin Indonesia.

Mereka datang menyerahkan daftar calon Pemilu 1982 yang batas waktunya 27 Oktober tersebut. Amirmachmud kabarnya gembira tatkala mendengar penyusunan daftar itu dilakukan setelah melalui pertemuan "informal" dengan unsur-unsur dalam PPP.

Setengah jam kemudian, bersama angota LPU lain, Arnirmaud menemui Presiden Soeharto dan Graha melaporkan keberhasilan itu. Seusai pertemuan, Menpen Ali Moertopo menyebutkan, daftar calon sementara PPP ini diselesaikan "secara demokratis dan dinamis". Sedang Mendagri Amirmachmud mengatakan, daftar calon itu berhasil diselesaikan "karena jiwa besar dan kedewasaan PPP yang menganut sistem musyawarah dan mufakat".

Namun benarkah semuanya telah beres? Hari itu juga muncul bantahan dari pihak NU. "Daftar itu dibuat Naro sendiri secara sepihak tanpa sepengetahuan presidensi atau pimpinan, partai lainnya," kata Ketua I PB NU dan anggota DPP PPP Jusuf Hasjim. Jusuf mengetahuinya setelah ia menanyakan antara lain pada Presiden PPP Idham Chalid, Wakil Ketua Umum Nuddin Lubis dan K.H. Masykur--Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Bisa dimengerti bila pihak NU memprotes. Dalam daftar yang diserahkan Naro itu "jatah" NU dikurangi: dari 56 kursi DPR yang dimiliki sekarang menjadi 49. Jumlah ini sesuai dengan saran Ketua LPU Amirmachmud dalam pertemuan konsultasi dengan DPP PPP 16 Oktober, agar NU bersedia melepas 7 kursi yang didudukinya sekarang. Pengurangan ini ditentang keras pihak NU yang-seperti ditegaskan dalam keputusan Munas Ulama NU di Kaliurang -- ingin mempertahankan status quo komposisi seperti hasil Pemilu 1977.

Pihak Naro membela diri. "NU tak perlu khawatir dengan daftar calon yang diajukan Pak Naro sebab yang telah ditempuh Ketua Umum adalah hal yang bijaksana, untuk menyelamatkan PPP," kata Ali Tamin, Wakil Sekjen MI. Tapi diakuinya susunan daftar calon itu sesuai dengari saran Ketua LPU: 49 kursi untuk NU, 30 kursi buat MI, 15 untuk SI dan 5 untuk Perti.

Ketua MI Soedardji juga membantah penyusunan daftar itu dilakukan Naro secara sepihak. "Lho kalau sepihak kan Pak Naro akan mengajukan susunan dengan komposisi yang dikehendaki pihak MI. Susunan itu sebenarnya jauh dari harapan kami," ujarnya Senin lalu. Menurut dia MI sebetulnya menghendaki komposisi pembagian 40% untuk NU, 40% MI dan sisanya yang 20% dibagi SI dan Perti.

Tidak jelas . mengapa Amirmachmud menyarankan dikuranginya jatah NU dengan 7 kursi. Kabarnya dalam suatu pertemuan, Mendagri pernah mengatakan, "NU telah menyakiti hati pemerintah." Apakah yang dimaksud adalah sikap NU yang "keras ' seperti walk-out dalam sidang MPR 1978?

Namun sikap resmi pemerintah yang ditegaskan berulangkali tidak ingin mencampuri masalah intern PPP.

Menurut berbagai sumber TEMPO penyusunan "daftar Naro" itu dimulai 25 Oktober oleh empat orang pimpinan MI: Darussamin, Ali Tamin, Ismail Hasan Metareum dan A. Malik. Mereka menyusunnya di kantor PP-MI di Jalan Kebon Binatang, Jakarta. Esoknya daftar ini dibawa ke rumah Naro untuk dibahas.

Rupanya malam sebelumnya Naro menerima "titipan" daftar dari NU dari Presiden PPP Idham Chalid lewat telepon, berisi nama-nama kiai yang diminta menjadi calon jadi. Konon Nuddin Lubis dan Chalid Mawardi juga datang ke rumah Naro untuk "berkonsultasi". Di samping itu kabarnya ada juga titipan dari M. Th. Gobel, Ketua SI, menyangkut calon Ismail Mokobombang yang diminta dipindahkan dari daerah pemilihan Ja-Tim ke Ja-Teng.

Akibat adanya "pesan…

Keywords: -

---

Foto Terkait