Maju-mundur Program Diet

Edisi: 01/37 / Tanggal : 2008-03-02 / Halaman : 106 / Rubrik : EB / Penulis : Nafi, Muchamad, Gunanto ES,

FEBRUARI ini menjadi bulan rapat bagi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono dan anak buahnya. Kadang rapat di kantornya di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Suatu kali di Hotel Borobudur, dan lain waktu di tempat yang berbeda lagi. Mitranya pun berganti-ganti. ”Kami menggelar rapat maraton,” kata Tubagus.

Lembaganya memang sedang ”kejar tayang”. Awal bulan ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Perdagangan Mari Pangestu, dan Menteri Perindustrian Idris Fahmi. Hasilnya, pemerintah memutuskan penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik masing-masing Rp 10 triliun. Tenggat pelaksanaannya sesegera mungkin. Dana itu akan dialihkan untuk memuluskan program stabilitas harga kebutuhan pangan yang melonjak-lonjak.

Subsidi energi memang sudah kelewatan. Dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2008), subsidi energi tercatat Rp 161,2 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp 106 triliun dan subsidi listrik Rp 55 triliun. Itu dengan patokan harga minyak US$ 83 per barel. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah berkunjung ke Departemen Keuangan mencemaskan besarnya subsidi yang bisa membengkak sampai Rp 250 triliun. ”Ini sangat tidak sehat,” katanya.

Karena itu, subsidi mesti dipangkas. Di sektor transportasi muncul dua opsi. Subsidi ditekan dengan menaikkan harga jual atau membatasi pemakaian. Menaikkan harga jelas bukan pilihan. Tahun lalu, saat…

Keywords: -

---

Foto Terkait