Pengadilan Agama, Cerita Lama

Edisi: 25/12 / Tanggal : 1982-08-21 / Halaman : 59 / Rubrik : AG / Penulis :

TIDAK ada pesta untuk HUT Pengadilan Agama. Tahun ini, lembaga yang kini bernaung di bawah Departemen Agama itu tepat berumur seabad. Toh hanya ada rapat kerja, misalnya, atau wawancara di TVRI.

Bulan Agustus 1882, seratus tahun lalu, pemerintah Hindia Belanda menjulurkan tangan. Mereka membentuk badan peradilan agama yang berdiri sendiri, di luar pengadilan negara (landraad) dengan wilayah hukum masing-masing seluas kabupaten. Langkah itu, yang ditandai sebagai awal terbentuknya PA yang sekarang, memang merupakan usaha pengrapian lembaga peradilan agama yang selama itu tercecer-cecer.

Tapi itu merupakan langkah kedua. Sebelumnya, pada 1830, pemerintah kolonial untuk pertama kalinya mencampuri wilayah peradilan penduduk itu. Caranya: memasukkan lembaga-lembaga peradilan agama -- yang biasa disebut 'pengadilan serambi', lantaran bersidang di serambi masjid -- ke bawah pengawasan landraa. Juga mengangkat dan memperhentikan para pejabatnya. Dan mencabut hak pengadilan agama untuk menyita barang maupun uang, serta mengalihkannya ke pengadilan umum, meski tetap mengakui kompetensi pengadilan agama dalam memutus perkaranya.

Toh itu berarti bahwa pengadilan agama masih kurang-lebih merupakan satu-satunya lembaga peradilan bagi bumiputra. Dan memang demikian keadaannya selama berabad-abad, dalam berbagai kerajaan pribumi yang menempatkan bidang agama sebagai baglan pemerintahan umum. Di Jawa misalnya, jabatan keagamaan tingkat desa dipegang kaum, kayim, modin,atau amil. Tingkat kecamatan oleh pengulu. Sedang di tingkat pusat berdiri seorang pengulu ageng (penghulu besar), biasanya ningrat. Para pengulu dan pengulu ageng itulah yang bertindak sebagai kadi alias hakim. Suasananya…

Keywords: -

---

Foto Terkait