Aturlah Sampah Agar Tak Digugat

Edisi: 10/37 / Tanggal : 2008-05-04 / Halaman : 42 / Rubrik : LIN / Penulis : Widyanto, Untung, Rurit, Bernarda, Wibowo, Kukuh S.

Sebuah revolusi lingkungan telah lahir. Itu ada dalam peraturan baru yang bisa memecut pemerintah daerah yang lalai dalam urusan ”belakang”-nya. ”Undang-undang ini revolusi. Juga komitmen nyata Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim,” ujar Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Pengelolaan Sampah, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 9 April lalu. Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah menangani sampah di wilayahnya. Kalau lalai? Akan kena sanksi, ujar M. Gempur Adnan, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Sanksinya tidak main-main, bisa pengurangan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, atau dana dekonsentrasi yang menjadi hak mereka. Masih belum mempan? Dalam dua pasal disebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan jika pengelolaan sampah tidak beres. Ini hal yang menakutkan bagi para kepala daerah yang ingin dipilih lagi.

Selama ini, bersih-tidaknya sebuah daerah dari sampah banyak bergantung pada minat pemimpin wilayah. Kalau pemimpinnya cuek, ya, penuhlah wilayah itu dengan timbunan sampah. Sebaliknya, ada pemimpin yang berpikiran maju untuk memanfaatkan buangan tersebut.

Ini terjadi di beberapa kampung di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan mengelola sampah secara lebih sehat ini sebenarnya bukan barang baru bagi warga Kelurahan Rejowinangun Selatan. Sejak dua tahun lalu, sekitar seratus penduduk telah aktif dalam pengelolaan sampah. Mereka membentuk Paguyuban…

Keywords: -

---

Foto Terkait