Adnan Buyung Nasution: Dasar Negara Islam Tak Bisa Dipaksakan

Edisi: 21/37 / Tanggal : 2008-07-20 / Halaman : 86 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

Selama periode Konsti­tuante (1956-1959), pe­nam­pilan Masyumi dan Natsir sangat mengesankan Adnan Buyung Nasution. Penulis buku Aspirasi Pemerintahan ­Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (Grafiti Pers, 1995) ini menyatakan, praktek politik Masyumi tidak bisa dilepaskan dari cara pandang partai Islam tersebut melihat Konstituante. Lembaga itu dilihat sebagai tempat yang dijanjikan dalam Proklamasi untuk berjuang secara demokratis mencapai cita-cita negara Islam.

Sebagian orang menuduh cita-cita negara berdasarkan syariat Islam tidak dapat dikompromikan. Hal itu pula yang menjadi alasan pembubaran Konstituante melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Padahal, menurut advokat senior yang meng­kaji pe­riode Konstituante sebagai ­disertasi doktornya di Universitas Utrecht,­ Belanda, pada 1992, kompromi sebenarnya sudah di depan mata. Natsir yang mewa­kili kubu Masyumi sebenarnya telah menerima negara Pancasila. ”Tetapi proses itu digagalkan oleh militer, yang tak sabar dan berkepentingan untuk kembali ke UUD 45, yang menjamin hak politik mereka,” kata Buyung kepada Tempo dua pekan lalu.

Seberapa penting peran Natsir dalam Konstituante?

Peran Natsir sangat signifikan karena posisinya sebagai pemimpin Masyumi. Pikirannya umumnya diikuti anggota, ke­cuali beberapa orang kiai Nahdlatul Ulama. Beliau termasuk bintang di Konstituante, meskipun sikapnya bukan yang paling keras. Pikirannya mendalam dan filosofis.

Menurut pandangan Natsir­ dan Masyumi, Konstituante adalah tempat yang dijanjikan oleh Proklamasi. Jika keadaan nega­ra sudah aman, akan dibentuk ­Konstituante sebagai tempat perjuangan menentukan dasar negara. Bagi mereka, Konstituante sekadar tempat perjuangan, bukan tempat mendirikan negara Islam seperti…

Keywords: -

---

Foto Terkait