Berseteru Di Singapura Hingga Jakarta

Edisi: 24/37 / Tanggal : 2008-08-10 / Halaman : 107 / Rubrik : EB / Penulis : Arvian, Yandhrie, Wahid, Ismi, Hidayat, Firman

SENGKETA Kaltim Prima Coal dengan Pemerintah Kabupa­ten Kutai Timur seperti api dalam sekam. Gara-gara di­salip kelompok Bakrie dalam memperebutkan divestasi 51 persen saham Kaltim Prima, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun lalu menggugat perusahaan batu bara itu ke arbitrase internasional.

Seolah tak cukup, Sabtu dua pekan lalu, Pelaksana Tugas Bupati Kutai Timur Isran Noor mengatakan bahwa ia telah menghentikan kegiatan operasi penambangan PT Kaltim Prima. Perusahaan batu bara terbesar di Indonesia itu dinilai menggaruk area hutan lindung tanpa izin Menteri Kehutanan. Kutai Timur juga menyetop kegiatan penambangan PT Perkasa Inaka Kerta, anak usaha Grup Bayan Resources.

Operasi penambangan itu distop setelah Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan meminta Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur menyurati Bupati Kutai Timur. Surat itu menyarankan agar kegiatan Kaltim Prima dan Inaka Kerta di area hutan yang konsesinya dimiliki PT Porodisa Trading & Industrial dihentikan.

Rekomendasi itu tertulis dalam Matriks Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan Nomor PT.PT 192/III-SEK.1/2008 tanggal 18 Juni 2008. Audit ini, kata Isran, hasil kerja sama Inspek­torat Jenderal Departemen Kehutanan dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Pertambangan Kalimantan Timur.

Hasil audit menemukan, kegiatan eksploitasi tambang unit usaha Bumi Resources itu dilakukan di area seluas 2.200 hektare yang berada di wilayah hak pengusahaan hutan/izin pemanfaatan hasil hutan kayu PT Porodisa Trading & Industrial. Bukti lainnya, Kaltim Prima memakai jalan selebar 40 meter dan panjang…

Keywords: -

---

Foto Terkait