Kado Untuk Hakim Agung

Edisi: 33/37 / Tanggal : 2008-10-12 / Halaman : 91 / Rubrik : HK / Penulis : LR. Baskoro, Rini Kustiani, Anton Aprianto

PERDEBATAN sengit itu terus terjadi hingga menjelang salat Jumat. Dari 10 fraksi yang diundang, yang hadir dalam rapat pada akhir bulan lalu itu hanya enam fraksi. Mereka yang absen Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Bintang Reformasi, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Sejumlah fraksi besar bersuara lantang. Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung. Mereka, antara lain, Fraksi Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Tapi rapat siang itu hasilnya masih ”menggantung”. Kendati demikian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menegaskan: jika pembahasan rancangan undang-undang itu selesai di Komisi Hukum, pada 6 Oktober akan segera dibawa ke sidang paripurna.

Keputusan Agung Laksono inilah yang membuat sejumlah anggota Dewan heran. ”Tidak mungkin,” kata Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. Alasan Lukman, itu adalah hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. ”Kok, tergesa sekali?” tanyanya.

Adapun Wakil Ketua Komisi Hukum Azis Syamsuddin menampik tudingan pihaknya sengaja ngebut menyelesaikan rancangan undang-undang ini lantaran ada target untuk menyelamatkan pensiun Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. ”Orang sudah salah kaprah,” ujarnya. ”Semua sesuai dengan prosedur.” Pada 6 Oktober, Bagir Manan memang memasuki masa pensiun.

l l l

Dewan sebenarnya memiliki sejumlah pekerjaan besar membenahi tiga rancangan undang-undang yang saling berkait, yakni RUU Komisi Yudisial, RUU Mahkamah Konstitusi, dan RUU Mahkamah Agung. RUU Komisi Yudisial harus direvisi lantaran dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi mengamputasi kewenangan komisi ini mengawasi para hakim…

Keywords: -

---

Foto Terkait