Ragu-ragu Menyemprit Tentara

Edisi: 38/37 / Tanggal : 2008-11-16 / Halaman : 36 / Rubrik : NAS / Penulis : Wahyu Dhyatmika, Sahala Lumbanraja, Titis Setianingtyas

ENAM puluhan mobil angkutan kota biru berjejer dua-dua di sepanjang perempatan Cililitan, Jakarta Timur, hanya tiga kilometer dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Sopirnya asyik mengobrol, menunggu penumpang. Berbeda dengan kebanyakan pengemudi angkutan kota, para sopir ini tampak bersih dan necis dalam balutan seragam biru-biru.

?Ini memang pakaian wajib kami,? kata Nardi, 40 tahun, salah satu sopir angkutan itu, akhir pekan lalu. Sebagai karyawan Trans Halim, unit usaha Pusat Koperasi TNI Angkatan Udara, Nardi memang bukan sopir angkutan biasa. Selain armadanya dan ojek, tak ada angkutan umum yang boleh beroperasi di kawasan ini. Dengan monopoli trayek seperti itu, tak aneh jika satu sopir Trans Halim bisa mengumpulkan sampai Rp 250 ribu per hari.

Tapi tampaknya bisnis angkutan Trans Halim tak akan berumur panjang. Pekan lalu, tim pelaksana pengalihan aktivitas bisnis Tentara Nasional Indonesia merekomendasikan pembubaran semua induk koperasi dan pusat koperasi di lingkungan tentara. Sesuai dengan Undang-Undang TNI yang disahkan parlemen empat tahun lalu, prajurit TNI dilarang terlibat aktivitas bisnis apa pun, baik langsung maupun tak langsung. Karena itu, semua yayasan yang ada di bawah naungan TNI juga harus berangsur-angsur dilepas.

Tim pengalihan hanya memberikan toleransi pada primer koperasi yang ada di lingkungan satuan-satuan militer. Itu pun hanya untuk usaha simpan-pinjam dan pemenuhan kebutuhan pokok prajurit. ?Pengurus primer koperasi juga jangan lagi diambil dari para prajurit aktif,? kata ketua tim pelaksana pengalihan,…

Keywords: Bisnis Tentara, Reformasi TNI, 

---

Foto Terkait