Menanti Ukm Tambang

Edisi: 44/37 / Tanggal : 2008-12-28 / Halaman : 207 / Rubrik : EB / Penulis : Retno Sulistyowati, R.R. Ariyani, Amandra Mustika Megarani

SIDANG paripurna Dewan Perwakilan Rakyat baru saja digelar kembali di gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, setelah dihentikan sekitar 45 menit. Tiba-tiba Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan walk out. Aksi itu diikuti Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Siang itu, Selasa pekan lalu, rencananya Dewan akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro tengah membacakan pandangan akhir pemerintah ketika anggota ketiga fraksi serentak meninggalkan ruang rapat. ”Kami tidak ikut bertanggung jawab,” kata juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Zulkifli Halim, sebelum walk out.

Mereka memprotes satu poin yang mengganjal, yakni pasal 169 dalam ketentuan peralihan. Butir a pasal itu menyatakan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan yang telah ada tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya perjanjian.

Namun butir b pasal yang sama menyatakan sebaliknya. Dikatakan, ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun setelah rancangan ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kantong pemerintah. ”Dua butir itu saling menganulir,” kata Misbah Hidayat…

Keywords: -

---

Foto Terkait