MENGGAPAI KEADILAN, LEWAT KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Edisi: 41/36 / Tanggal : 2007-12-09 / Halaman : 38 / Rubrik : INF / Penulis : , ,

Keinginan para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) memperoleh keadilan sudah tak terbendung lagi. Dalam pertemuan 41 organisasi masyarakat sipil di Nanggroe Aceh Darussalam, awal November lalu, para korban konflik memilih menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, yaitu Pengadilan. Pengadilan dianggap lebih mewakili rasa keadilan.

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan HAM berdasarkan UU nomor 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan ini berbeda dengan rekomendasi UUPA pasal 228 ayat 1 yang menyebutkan, untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM sesudah UU itu diundangkan, perlu dibentuk Pengadilan HAM di Aceh. Dan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk KKR.

Otomatis pengadilan HAM yang dimaksud dengan UUPA tidak akan mungkin bisa digunakan untuk mengadili pelanggaran berat HAM di Aceh dimasa lalu.

Selain itu, untuk mengungkap kejahatan terhadap kemanusiaan di Aceh dimasa lalu, bisa digunakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sayangnya, Komisi ini belum ada di Indonesia maupun di Aceh. Bagaimana prospeknya? Apakah akan berbenturan dengan Pengadilan HAM yang berdasarkan UU nomor 26 tahun 2006.
Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), baik Gubernur Irwandi Yusuf maupun Wakil Gubernur Muhammad Nazar, sudah mendesak pemerintah pusat segera membentuk KKR yang dinilai dapat menjamin proses perdamaian dan pencapaian keadilan. UUPA menyatakan, KKR harus sudah terbentuk efektif paling lambat setahun sejak payung hukum UUPA diundangkan.…

Keywords: -

Rp. 15.000