Akbar Tandjung Institute, Demokratisasi Ada Di Simpang Jalan

Edisi: 46/36 / Tanggal : 2008-01-13 / Halaman : 38 / Rubrik : INF / Penulis : , ,

Akhir 2007 memperlihatkan mulai hangatnya suhu politik Indonesia. Ini karena 2008 menjadi tahun penting dalam tahapan pesta demokrasi yang akan digelar pada 2009. Sejumlah fundamen bangunan politik nasional ditentukan tahun ini.

Salah satu yang ikut menghangatkan suhu politik adalah Rapat
Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar), yang digelar di pengujung November 2007 lalu. Musababnya, forum itu bermufakat meniadakan mekanisme konvensi dalam menjaring bakal calon presiden yang akan diajukan partai ini dalam pemilihan presiden 2009.

Putusan itu tentu sah-sah saja, karena mungkin terkait dengan strategi partai dalam pemenangan pemilu atau pengelolaan kekuasaan. Namun, sebagian orang menyayangkan penghapusan model konvensi. Menurut mereka, semestinya justru model ini yang dikembangkan banyak partai dalam memilih calon pemimpin dalam konteks pembangunan demokrasi.

Konvensi ini dipakai pertama kali oleh partai politik di Indonesia saat Golkar menjaring calon presiden pada 2004 lalu. Model ini dinilai sebagai satu cara yang paling demokratis dalam menentukan keputusan. “Karena dalam mekanisme ini, persamaan hak, kesetaraan, serta perbedaan diakui. Proses penentuannya pun melibatkan semua pihak, baik di kabupaten/kota, propinsi, hingga pusat,” kata pengamat politik, Puji Wahono. Melalui konvensi, transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin yang dihasilkan nantinya akan lebih terjamin.

Dalam konvensi, peserta diwajibkan memaparkan visi, misi, serta platform kebijakan yang akan dijalankannya selama memimpin, dan kemudian konstituen memilihnya. Artinya, pemilihan yang dilakukan oleh massa konstituen melalui pengurus itu, dilakukan atas dasar persamaan visi, misi antara rakyat…

Keywords: -

---

Foto Terkait