Akrobat Presiden Di Kpk

Edisi: 32/38 / Tanggal : 2009-10-04 / Halaman : 102 / Rubrik : LAPUT / Penulis : L.R. Baskoro, Rini Kustiani, Iqbal Muhtarom

Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menjaring tiga pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu. Peraturan ini keluar menyusul non-aktifnya Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto—yang kini berstatus tersangka. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo A.S.; Menteri Hukum Andi Mattalata; bekas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki; anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution; dan pengacara senior Todung Mulya Lubis ditugasi ”mencari” ketiga calon itu. Pro dan kontra merebak seusai turunnya perpu—yang dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap independensi KPK.

DI ruang rapat Dewan Pertimbangan Presiden pertemuan itu digelar. Dua tamu dari KPK sudah hadir sejak pukul dua siang: Haryono Umar dan Mochammad Jasin. Adnan Buyung Nasution menjadi tuan rumah. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., yang diserahi tugas memimpin rapat itu, pada Jumat pekan lalu. Hadir pula Menteri Andi M. Mattalata, pengacara Todung Mulya Lubis, dan Taufiequrachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Suasana rapat mula-mula agak kaku. Kepada tamunya, Widodo menjelaskan maksud mereka mengundang Haryono dan Jasin, dua pemimpin KPK ”tersisa”. ”Tim Lima” ditunjuk Presiden memilih tiga pemimpin baru KPK, kata Widodo, dan mereka perlu masukan Haryono dan Jasin. Namun Haryono dan Jasin lebih banyak diam.

Suasana baru mulai mencair ketika Adnan Buyung angkat bicara. Pengacara senior itu menyatakan Tim Lima berkomitmen mencari sosok yang layak duduk sebagai pimpinan KPK. Menurut Buyung, tak mungkin Haryono dan Jasin sendirian bisa memikul tugas berat KPK. ”Mereka berdua juga mengakui soal itu,” kata Buyung.

Kepada pengundangnya, Haryono dan Jasin kemudian menambahkan tiga kriteria lagi untuk siapa pun yang akan masuk ke kursi pimpinan KPK, yakni independen dan memiliki integritas, rekam jejaknya tak tercela, serta bisa langsung tune in. ”Pembicaraannya santai,” kata Andi Mattalata kepada Tempo.

l l l

Widodo A.S., Andi Mattalata, Taufiequrachman Ruki, Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis diangkat lewat Keputusan Presiden. Dijuluki Tim Lima, mereka bertugas mencari pejabat pelaksana tugas—biasa disebut ”plt”—untuk kursi pimpinan KPK yang lowong.

Nama tiga calon itu harus sudah tiba di Presiden Yudhoyono pada 1 Oktober, Kamis pekan ini. Rencananya, sehari kemudian Presiden akan melantik tiga orang itu, yang menggantikan Antasari Azhar, Chandra Hamzah, dan Bibit Samad Rianto.

Sebelumnya, pada Selasa dua pekan lalu, penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri menetapkan Chandra dan Bibit sebagai tersangka. Keduanya dijerat Pasal 23 Undang-Undang Antikorupsi dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Chandra dijerat karena kasus pencekalan bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo. Bibit mendapat tuduhan lantaran mengeluarkan surat cekal…

Keywords: -

---

Foto Terkait