Rencana Absurd Menteri Komunikasi

Edisi: 41/38 / Tanggal : 2009-12-06 / Halaman : 26 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


RENCANA pemerintah mengatur prosedur penya­dapan sangat berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bila diteruskan, rencana pembuatan peraturan pemerintah tentang sadap itu hanya menunjukkan pemerintah tak pernah sadar bahwa korupsi di negeri ini sudah mencapai stadium kronis. Untuk memberantasnya, diperlukan upaya nonkonvensional. Penyadapan merupakan salah satu terobosan penting yang perlu terus dilakukan.

Sebaiknya Menteri Komunikasi dan Informatika Tifa­tul Sembiring memfungsikan departemen yang ia pimpin sebagai ”agen perubahan” masyarakat dalam meman­fa­atkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Menteri Tifatul tidak perlu ikut sibuk ­mengurusi sadap-menyadap ini. Lupakan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000