Sensor Lewat Kontrol Konten

Edisi: 53/38 / Tanggal : 2010-02-28 / Halaman : 45 / Rubrik : MD / Penulis : Ahmad Taufik, Harun Mahbub,

Tifatul Sembiring mungkin tidak bisa menikmati pameran teknologi terbaru telepon seluler di Barcelona, Spanyol. Sebab, ketika Menteri Komunikasi dan Informatika ini berkunjung ke ajang pertemuan tahunan perusahaan telekomunikasi sedunia Mobile World Congress itu pekan lalu, dia mengaku tak tenang akibat hujatan. ”Kabarnya saya dihujat di Twitter. Saya sedang tidak bisa mengakses. Kalau bisa, akan saya balas semua hujatan itu,” ujarnya kepada Tempo melalui sambungan telepon jarak jauh. Tifatul, bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, sedang bertandang ke Swedia dan Spanyol.

Hujatan itu gara gara beredarnya Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia. Rancangan berisi 6 bab dengan 32 pasal itu dinilai banyak pihak mengekang kebebasan pers dan kemerdekaan berekspresi. Dan anehnya, Menteri Tifatul justru mengaku belum membaca isi rancangan itu.

Rancangan itu dulu disodorkan orang orang eks Departemen Penerangan, ketika Menteri Komunikasi dijabat Sofyan Djalil, pada 2006. Namun Sofyan menginginkan rancangan tersebut dituangkan dalam aturan lebih tinggi, yaitu Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebetulan ketika itu waktunya pas ada pembahasan rancangan.

Menurut Sofyan, salah satu keuntungan pengaturan di undang ­undang itu adalah definisi yang jelas tentang hal hal yang diatur. ”Tidak bertabrakan dengan soal lain, seperti kebebasan berpendapat,” kata Sofyan kepada Tempo. Jika pengaturan itu hanya dengan peraturan menteri, ada kemungkinan bisa memancing kontroversi dan merepotkan.

Upaya ”menyusupkan” pengaturan konten multimedia itu batal karena ­Sofyan keburu dipindah ke pos lain, ya­itu Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. ”Saya baru ikut diskusi rancangan undang undang sampai pasal 15,” katanya. Selebihnya, dia mengaku tidak tahu perkembangan selanjutnya, tahu tahu muncul rencana peraturan menteri…

Keywords: -

---

Foto Terkait