Dwifungsi Dan Kesadaran Sipil

Edisi: 12/39 / Tanggal : 2010-05-23 / Halaman : 78 / Rubrik : KL / Penulis : Jaleswari Pramodhawardani, ,

TAK sekali pun terlintas di benak Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution bahwa konsep dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memberikan peluang ”tak terbatas” kepada angkatan bersenjata untuk terjun ke pemerintahan sipil di kemudian hari. Pada awalnya, gagasan itu dikenal sebagai konsep ”Jalan Tengah”, dan diusulkan kepada Presiden Soekarno pada 1958.

Doktrin itu mengatakan ABRI punya dua tugas penting. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dalam paragraf yang tampaknya dibuat hati-hati itu, terbaca: ”... memberikan cukup saluran pada tentara kita bukan sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi kita, (untuk) turut serta menentukan kebijaksanaan negara kita pada tingkat-tingkat yang tinggi....”

Pada masa Soeharto, pesan itu berubah. ABRI terjun secara organisatoris, dan bukan perorangan. Mereka menguasai sejumlah jabatan strategis di wilayah sipil. Begitu banyak perwira menjabat menteri, gubernur, dan bupati. Lalu, tanpa melalui pemilihan umum mereka menjadi ”wakil rakyat” di parlemen, dalam wadah Fraksi ABRI/TNI.

Dengan kekuasaan khas, karena ABRI pemegang monopoli penggunaan kekerasan yang sah, sulit bagi para tentara menghindari godaan berkuasa tanpa melampaui batas. Dari sekadar kepentingan sektoral tentara, mereka merambah ke kepentingan politik dan bisnis.…

Keywords: -

---

Foto Terkait