Makin Galak Dengan Memo Darmono

Edisi: 39/39 / Tanggal : 2010-11-28 / Halaman : 79 / Rubrik : KRI / Penulis : Bagja Hidayat, Nurochman Arrazie ,

KERIAAN dan keramaian Lampung Fair di Gedung Olahraga Way Halim, Bandar Lampung, tiba-tiba menegang. Di stan Kabupaten Lampung Tengah pada 23 Juli 2010 malam itu, Bupati Mudiyanto Thoyib gemetar menjamu tamunya. Tamu tak diundang ini datang bukan dengan sehimpun pertanyaan soal gajah-gajah Way Kambas atau obyek wisata, potensi alam, dan bisnis di wilayahnya.

Mudiyanto mengenal pria berkumis ini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, ibu kota kabupaten itu. Djamin Susanto mendatanginya untuk menanyakan utang pemerintah daerah Lampung Tengah sebesar Rp 3,1 miliar kepada seorang pengusaha alat tulis kantor. Ini kedua kalinya Djamin mendesak Mudiyanto menyanggupi pembayaran itu. "Kalau tak bayar, saya obrak-abrik pemda Lampung Tengah," kata Djamin seperti ditirukan Mudiyanto kepada Tempo pekan lalu.

Ancaman Djamin itu membuat Mudiyanto kecut. Dia tahu, dengan posisinya seperti itu, Djamin bisa berbuat apa saja untuk memperkarakannya ke muka hukum. Sepekan sebelumnya, Djamin sudah mendatangi rumah dinasnya menanyakan soal yang sama. Mudiyanto berjanji membahasnya lebih dulu dengan bawahan-bawahannya.

Ia mengumpulkan semua kepala dinas, sekretaris daerah, dan kepala-kepala bagian. Proyek pengadaan itu memang pernah ada pada Februari atau Maret 2008. Waktu itu bupati masih dijabat Andi Achmad Sampurna Jaya, yang kemudian mengundurkan diri karena ikut pemilihan Gubernur Lampung. Tiga bulan kemudian, Mudiyanto naik menggantikannya.

Mudiyanto tak bisa memastikan kapan proyek pengadaan barang dan alat tulis kantor itu dimulai dan selesai karena ternyata tak tercatat dalam rencana anggaran dan pembangunan Lampung Tengah. Proyek ini jelas tanpa tender. Pemesanannya juga hanya melalui pesan pendek kepada kepala bagian perlengkapan. Masuk akal jika proyek tak direncanakan…

Keywords: -

---

Foto Terkait