Agar Sultan Setingkat Wali

Edisi: 41/39 / Tanggal : 2010-12-12 / Halaman : 38 / Rubrik : NAS / Penulis : Budi Riza, Bernada Rurit ,

Mencermati layar iPad di depannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertanya, "Mana pernyataan saya yang salah?" Presiden merujuk pada pernyataan yang disampaikannya sesaat sebelum rapat kabinet terbatas, sepekan sebelumnya. Para menteri dan pejabat setingkat menteri, dalam sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Kamis sore pekan lalu, hanya terdiam, begitu pula Wakil Presiden Boediono.

Presiden merujuk pada pernyataannya tentang monarki, yang terlontar sesaat sebelum membuka rapat kabinet terbatas membahas empat rancangan undang undang, antara lain RUU Keistimewa-an Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pidato singkat tanpa teks, yang tak sampai sepuluh menit itu, ia mengatakan, "Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai demokrasi."

Seperti api menyambar ilalang kering, pernyataan itu segera menimbulkan reaksi di Yogyakarta. Esoknya, Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung menggelar jumpa pers di Kepatihan, kompleks Keraton. Ia mempertanyakan maksud monarki yang disebut Presiden. Sultan bahkan bersedia menye-rahkan mandat penetapan dirinya sebagai gubernur, "Kalau sekiranya saya dianggap pemerintah pusat menghambat proses penataan Yogyakarta."

Setelah itu, sejumlah pendukung Sultan, mulai kepala dukuh, seniman, hingga para politikus, menggelar berbagai unjuk rasa. Sebagian menya-troni gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta,…

Keywords: -

---

Foto Terkait