Patrick Moulette: Uang Hasil Suap Harus Disita

Edisi: 11/40 / Tanggal : 2011-05-22 / Halaman : 118 / Rubrik : WAW / Penulis : Wahyu Muryadi, Riky Ferdianto, Wayan Agus Purnomo

GENDERANG perang melawan suap lintas negara berkumandang di Nusa Dua, Bali, pekan lalu. Sejumlah negara menyatakan siap memberantas praktek sogok dalam bisnis internasional pada Konferensi Internasional Antisuap yang berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, itu. Konferensi akhirnya merumuskan 12 kesimpulan, antara lain suap lintas negara merusak pasar yang sehat.

Konferensi akbar itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Acara ini dihadiri 400 peserta dari 38 negara yang mewakili lembaga antikorupsi serta penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, pebisnis, dan lain-lain. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara kunci dalam konferensi internasional itu.

Di Indonesia, suap lintas negara dalam dunia bisnis internasional atau foreign bribery bukan isu baru. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi baru mengusulkan tambahan pasal penyuapan lintas negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. ”Indonesia sudah mengambil langkah bagus, terutama untuk penanganan di dalam negeri,” kata Kepala Divisi Antikorupsi Direktorat Urusan Keuangan dan Perusahaan OECD Patrick Moulette. ”Hanya, peraturannya belum mencakup pejabat asing.”

Kasus suap lintas negara bisa terjadi di semua sektor. Moulette menyatakan suap lintas negara harus menjadi isu bersama dan perlu ada kesamaan…

Keywords: -

---

Foto Terkait