Jungkir Balik Audit Newmont

Edisi: 36/40 / Tanggal : 2011-11-13 / Halaman : 120 / Rubrik : EB / Penulis : Padjar Iswara, Agoeng Wijaya ,

RAPAT maraton digelar di kantor Pusat Investasi Pemerintah, lantai 5 Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sejak Senin sampai Kamis pekan lalu, Pusat Investasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Nusa Tenggara Partnership—pemegang saham asing PT Newmont Nusa Tenggara—alot menegosiasikan perpanjangan perjanjian jual-beli tujuh persen saham Newmont Nusa Tenggara.

Negosiasi kadang kala harus tertunda lantaran perwakilan dari Nusa Tenggara Partnership harus ke Singapura untuk berkonsultasi dengan kantor pusat. "Perpanjangan perjanjian jual-beli saham sudah diteken. Diperpanjang enam bulan," kata Kepala Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Nusa Tenggara Partnership dan Pusat Investasi memang sedang diburu waktu. Maklum saja, perjanjian jual-beli yang diteken 6 Mei lalu kedaluwarsa pada 6 November. Gara-garanya, Dewan Perwakilan Rakyat masih mempersoalkan pembelian tersebut. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral belum menyetujui transaksi itu. Akibatnya, Pusat Investasi Pemerintah tak bisa melakukan pembayaran.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan membuat posisi Kementerian Keuangan juga semakin terjepit. Jum­at tiga pekan lalu, BPK menyerahkan hasil audit pembelian saham Newmont oleh Pusat Investasi kepada DPR. Sebelumnya, DPR memang meminta BPK mengaudit keputusan pemerintah tersebut.

BPK berpendapat pembelian saham Newmont merupakan penyertaan modal, yang merupakan kewenangan presiden, bukan Menteri Keuangan. "Kami tidak menyalahkan pemerintah," kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri. "Kami hanya berpendapat pembelian itu penyertaan modal yang harus disetujui DPR terlebih dulu," dia menambahkan (lihat "Pembeliannya Tak Salah, tapi Harus Patuh").

Seolah-olah mendapat amunisi, pada 28 Oktober lalu, DPR…

Keywords: -

---

Foto Terkait