Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hasan Bisri: Pembeliannya Tak Salah, Tapi Harus Patuh

Edisi: 36/40 / Tanggal : 2011-11-13 / Halaman : 123 / Rubrik : EB / Penulis : Padjar Iswara, Agoeng Wijaya,


BADAN Pemeriksa Keuangan berpendapat pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh PT Pusat Investasi Pemerintah harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ditemui Padjar Iswara dan Agoeng Wijaya dari Tempo di kantornya Rabu pekan lalu, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan alasan dan cerita di balik kesimpulan tersebut. Berikut ini petikannya.

Apakah benar audit BPK berpendapat pembelian Newmont oleh pemerintah harus seizin DPR?

Tak ada satu kalimat pun dalam laporan kami yang menyalahkan pemerintah…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

S
SIDANG EDDY TANSIL: PENGAKUAN PARA SAKSI ; Peran Pengadilan
1994-05-14

Eddy tansil pembobol rp 1,7 triliun uang bapindo diadili di pengadilan jakarta pusat. materi pra-peradilan,…

Rp. 15.000
S
Seumur Hidup buat Eddy Tansil?
1994-05-14

Eddy tansil, tersangka utama korupsi di bapindo, diadili di pengadilan negeri pusat. ia bakal dituntut…

Rp. 15.000
S
Sumarlin, Imposibilitas
1994-05-14

Sumarlin, ketua bpk, bakal tak dihadirkan dalam persidangan eddy tansil. tapi, ia diminta menjadi saksi…

Rp. 15.000