Penasihat Presiden Burma: Transisi Demokrasi Bukan Sulap

Edisi: 32/40 / Tanggal : 2011-10-16 / Halaman : 112 / Rubrik : INT / Penulis : , ,

Dua pekan lalu, sebuah langkah besar dilakukan pemerintah baru Burma. Mereka mengumumkan pembatalan rencana pembangunan Bendungan Myitsone senilai US$ 3,6 miliar. "Ini pertama kali terjadi," kata penasihat Presiden Burma bidang ekonomi, Winston Set Aung.

Pada rezim sebelumnya, menurut Set Aung, pemerintah tak pernah mendengarkan suara rakyat dalam membuat kebijakan. Kini pemerintah baru berubah sikap kendati harus menanggung risiko rusaknya hubungan baik dengan Cina. "Presiden membuat keputusan ini dan mengambil risiko," kata penasihat presiden bidang politik, Nay Zin Latt.

Bergantinya pemerintahan dari rezim junta militer ke sipil membuat angin reformasi mulai bertiup. Winston Set Aung menegaskan, selama enam bulan pemerintah baru berkuasa, kekangan terhadap rakyat melonggar. Ia menunjuk maraknya diskusi terbuka, termasuk soal bendungan dan dampaknya, yang kemudian membuat pemerintah mengubah keputusan.

Untuk pertama kali pula dalam sejarah Burma, dibentuk tim penasihat presiden. Dua pekan lalu, empat penasihat Presiden Burma yang berasal dari beragam latar belakang itu berkunjung ke Indonesia. Mereka tertarik mempelajari proses transisi demokrasi di sini. Mereka adalah Ko Ko Hlaing, kepala penasihat bidang politik yang juga ketua delegasi; Nay Zin Latt, penasihat bidang politik; Khin Myo Myint, penasihat urusan legal; dan Winston Set Aung, penasihat bidang ekonomi.

Setelah enam bulan, apa saja yang telah dilakukan pemerintah baru untuk mendorong proses reformasi di…

Keywords: -

---

Foto Terkait