Sofjan Wanandi: Gerakan Buruh Dipolitisasi

Edisi: 50/40 / Tanggal : 2012-02-19 / Halaman : 116 / Rubrik : WAW / Penulis : Andari Karina Anom, Istiqomatul Hayati, Purwani Diyah Prabandari

Dua demo besar-besaran pecah di Bekasi, Jawa Barat, pada 19 dan 27 Januari lalu. Puluhan ribu buruh turun, memblokade jalan tol. Kemacetan mengular sampai ke Jakarta Timur. Kerugian ditaksir sekitar Rp 20 miliar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat darurat dan memanggil tiga menteri yang terkait dengan masalah ini.

Demonstrasi itu disulut oleh kabar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tetap menjalankan proses persidangan gugatan terhadap upah minimum kota/kabupaten (UMK). Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang UMK sebesar Rp 1.491.866-1.849.913 per bulan. Kenaikan upah ini dianggap lebih tinggi dari kesepakatan pengusaha-buruh dalam pertemuan bipartit.

Apindo akhirnya mencabut gugatan itu. Tapi masalah belum selesai. Di Tangerang, Banten, para buruh mengancam akan menggelar demo serupa. Saling tuding pun tak terhindarkan. Pengusaha menuduh ada campur tangan politik di balik kenaikan upah minimum menjelang pemilihan kepala daerah. Menaikkan upah minimum dipandang sebagai cara politikus mengambil hati buruh. Masalahnya, tak semua perusahaan, terutama kelas kecil dan menengah, mampu membayar kenaikan tersebut. Sebaliknya, buruh punya dalih tersendiri yang tak kalah kuat.

Untuk memetakan masalah kedua belah pihak, wartawan Tempo Andari Karina Anom, Istiqomatul Hayati, Purwani Diyah Prabandari, dan Hermien Y. Kleden melakukan wawancara secara terpisah dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal. Perbincangan berlangsung di Jakarta, disusul pemotretan oleh fotografer Dwianto Wibowo dan Aditya Noviansyah.

Anda dianggap berada di balik kemarahan buruh.

Banyak yang bilang, (gugatan…

Keywords: -

---

Foto Terkait