Jangan Ragu Perketat Remisi Koruptor

Edisi: 02/41 / Tanggal : 2012-03-18 / Halaman : 31 / Rubrik : OPI / Penulis : , ,


SEMESTINYA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tak ragu mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta yang menolak pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terpidana korupsi. Tak ada satu alasan pun untuk menerima begitu saja putusan itu, seperti yang semula ditunjukkan Menteri Amir Syamsuddin. Putusan pengadilan memang mesti dijunjung tinggi, Kementerian jelas perlu memenuhi jadwal pembebasan tujuh narapidana korupsi yang menggugat pembatalan bebas bersyarat mereka. Namun Kementerian wajib memegang teguh janjinya: memperketat remisi koruptor.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Rabu pekan…

Keywords: -
Rp. 15.000

Foto Terkait

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

Artikel Majalah Text Lainnya

T
Transparansi Bujet Informan
2007-11-18

Menjadikan teroris sebagai informan harus disertai aturan jelas. perlu pengawasan anggaran yang ketat.

Rp. 15.000
K
Kisruh Tabung Gas Pertamina
2007-11-18

Pemerintah akhirnya menyetujui impor tabung gas. program konversi energi tak bisa ditunda.

Rp. 15.000
S
Singkirkan Makelar Sumur Minyak
2007-11-25

Harga minyak meroket, investor pun datang berebut. bagi yang mangkir, penalti harus dijatuhkan.

Rp. 15.000