Ketua Bpls Sunarso: Kasus Angie Hanya Serpihan Kecil

Edisi: 15/41 / Tanggal : 2012-06-17 / Halaman : 124 / Rubrik : WAW / Penulis : Fatkhurrohman Taufiq, Andari Karina Anom,


ENAM tahun sudah lumpur Lapindo menyembur di Porong, Jawa Timur. Masalah yang muncul tak pernah surut. Bukan hanya ihwal lumpur yang terus menyembur dari perut bumi, tapi juga soal ganti rugi yang belum ditunaikan oleh PT Lapindo Brantas. Pemerintah telah menyiramkan dana Rp 6,7 triliun selama 2007-2012, dan masih akan ditambah Rp 2,2 triliun lagi tahun depan untuk ganti rugi tanah penduduk dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.

Lima tahun lalu, untuk mengatasi masalah itu, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Lumpur Sidoarjo (BPLS), yang diketuai Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sunarso. Pekan lalu, jenderal yang pernah menjabat Wakil Kepala Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini diangkat lagi untuk periode berikutnya, 2012-2017.

Di bawah komandonyalah BPLS melaksanakan sejumlah pekerjaan rumah, seperti membuat tanggul dan mengalirkan lumpur ke sungai, serta ikut membereskan pemberian ganti rugi kepada warga. Ini bukan urusan gampang. Warga kerap tak puas lantaran Minarak Lapindo Jaya (perusahaan juru bayar yang dibentuk Lapindo Brantas Incorporation) pernah wanprestasi. Mereka ingkar membayar ganti rugi yang menurut Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 seharusnya tuntas pada 2009. Maka salah satu pekerjaan tambahan Sunarso adalah menghadapi demonstrasi.

Kantor BPLS di Jalan Gayung Sari, Surabaya, pun menjadi ”lokasi favorit” untuk berunjuk rasa. Tak seperti kebanyakan pejabat, ia selalu bersedia menemui para pemrotes. Sunarso juga tak menolak tatkala pendemo memintanya ikut naik truk. ”Mereka sekarang sudah seperti saudara,” katanya seraya menyebutkan pentolan-pentolan warga: Narto, Pintoko, Huda, Sumitro, dan Agustinus.

Sunarso, mantan anggota staf ahli Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, menyatakan kedekatannya dengan bos Lapindo itu tak mempengaruhi tugas-tugasnya di BPLS. ”Apa saya jadi sewenang-wenang menghadapi warga Sidoarjo karena saya dekat Ical? Enggaklah,” katanya.

Wartawan Tempo Fatkhurrohman Taufiq menemui Sunarso di kantor BPLS, tak lama setelah Pak Ketua mendarat di Surabaya. Andari Karina Anom di Jakarta melengkapi dengan wawancara via telepon.

Sampai kapan lumpur…

Keywords: -
Rp. 15.000

Artikel Majalah Text Lainnya

K
Kusmayanto Kadiman: Keputusan PLTN Harus Tahun Ini
2007-09-30

Ada dua hal yang membuat menteri negara riset dan teknologi kusmayanto kadiman hari-hari ini bertambah…

B
Bebaskan Tata Niaga Mobil
1991-12-28

Wawancara tempo dengan herman z. latief tentang kelesuan pasar mobil tahun 1991, prospek penjualan tahun…

K
Kunci Pokok: Konsep Pembinaan yang Jelas
1991-12-28

Wawancara tempo dengan m.f. siregar tentang hasil evaluasi sea games manila, dana dan konsep pembinaan…