Keterlambatan Bos Bukan Soal Manajemen, Tapi Moralitas

Edisi: 20/41 / Tanggal : 2012-07-22 / Halaman : 124 / Rubrik : WAW / Penulis : Sunudyantoro, Pito Agustin Rudiana,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN MOHAMMAD NUH :
Keterlambatan BOS Bukan Soal Manajemen, tapi Moralitas

KABAR tak sedap menerpa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada akhir Mei lalu, Badan Pemeriksa Keuangan menyematkan status disclaimer—tidak memberikan pendapat—terhadap laporan keuangan kementerian itu tahun 2011. Artinya, ada hal-hal yang tak beres dalam laporan itu, meski nantinya bisa diperbaiki.

Ini bukan pertama kalinya kementerian tersebut punya masalah tentang laporan keuangan. Tahun sebelumnya laporan mereka juga diberi "anugerah" serupa. Padahal kementerian ini termasuk yang memiliki anggaran besar, Rp 64 triliun.

Salah satu proyek yang banyak disorot adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun lalu Indonesia Corruption Watch melaporkan dana senilai ratusan miliar rupiah itu malah dipakai untuk keperluan yang tak seharusnya. Rantai penyaluran BOS memang berliku. Kementerian Keuangan tak langsung mentransfer ke sekolah penerima, tapi mampir dulu ke rekening pemerintah kabupaten atau kota. Walhasil, ada problem keterlambatan dan tidak transparannya penyaluran.

Untuk menanyakan hal-hal tersebut, kami mewawancarai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, Rabu malam dua pekan lalu. Nuh menerima wartawan Tempo Sunudyantoro, Pito Agustin Rudiana, dan fotografer Suryo Wibowo. Raut mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini tampak lelah. Tapi arek Suroboyo ini tetap bersemangat. Guyon dan omongan logat Surabaya kerap ia lontarkan. "Awak dhewe iki kerjo tenanan, rek (kami bekerja giat)," katanya seraya tersenyum.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah satu-satunya kementerian yang laporan keuangannya memperoleh opini disclaimer. Memang banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan?

Justru saya penasaran, (mengapa) kami satu-satunya kementerian yang dinyatakan disclaimer. Masak, cek bodhone awake dhewe? (betapa bodohnya diri ini), he-he-he…. Padahal Sekretaris Jenderal (Ainun Na'im) orang akuntan yang juga penasihat Ikatan Akuntan Indonesia. Irjennya (Haryono Umar) juga mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reaksi Anda sewaktu hasil audit itu keluar?

Waktu itu saya ada di luar negeri. Saya berkomunikasi dengan Sekjen agar beliau langsung berkomunikasi dengan BPK. Tanya baik-baik, apa penyebabnya. Lalu diberikan penjelasan. Karena kami optimistis laporan itu seharusnya tidak disclaimer.

Mengapa Anda optimistis?

Karena…

Keywords: -

---

Foto Terkait