Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj: Nu Tidak Memboikot, Hanya Memberi Warning

Edisi: 30/41 / Tanggal : 2012-09-30 / Halaman : 132 / Rubrik : WAW / Penulis : Andari Karina Anom, Istiqomatul Hayati,

Dari Pondok Pesantren Kempek di Cirebon, Jawa Barat, kontroversi itu bermula. Awal pekan lalu, sekitar 1.200 orang menghadiri Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Ditutup oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertemuan ini menyodorkan sejumlah rekomendasi yang mengagetkan.

Salah satunya pemboikotan pajak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyeru warga menghentikan pembayaran pajak jika pemerintah Indonesia tak amanah mengelola duit rakyat. Keputusan ini diambil setelah melihat berbagai penyelewengan dan korupsi pajak. Rekomendasi di atas memantik banyak reaksi bahkan dari ”dapur” Nahdlatul Ulama sendiri.

Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin, yang juga Rais Syuriah (Ketua Komisi Fatwa) NU, menganggap hal ini sebagai langkah mundur. Menurut Rais Syuriah, yang seharusnya dihukum adalah koruptor pajak, bukan sistem perpajakannya. Pertemuan Cirebon juga merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor yang melakukan kejahatan untuk kedua kalinya.

Banyak kalangan menilai forum Musyawarah Nasional Cirebon ”menyimpang” dari semangat NU kembali ke Khittah 1926, yang menegaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harga mati. Ide boikot pajak berarti menentang konstitusi yang membolehkan negara memungut pajak. Rencana hukuman mati bagi koruptor juga tak dikenal dalam konstitusi kita.

Bukan kali ini saja NU menelurkan keputusan serta rekomendasi yang mengundang reaksi luas. Pada Musyawarah Nasional di Bagu, Nusa Tenggara Barat (1987), misalnya, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengeluarkan keputusan perempuan boleh menjadi presiden. Belum lagi semasa Abdurrahman ”Gus Dur” Wahid menjadi orang nomor satu NU.

Salah satu penerus Gus Dur di kursi Ketua Umum PB NU adalah Said Aqil Siroj. Ide-ide pluralisme dan toleransi antarumat beragama kerap dia sampaikan dengan bersemangat. ”Jangan hanya karena kasus Sampang lalu NU dianggap gagal bertoleransi,” ujarnya.

Dengan gesit dan lugas, ia menjawab pertanyaan wartawan Tempo Andari Karina Anom dan Istiqomatul Hayati serta fotografer Jacky Rachmansyah. Wawancara berlangsung selama dua jam lebih—dengan suguhan teh botol dingin—pada Selasa pekan lalu di kantor pusat PB NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Dalam Musyawarah Nasional PB NU di Cirebon muncul wacana boikot pajak. Apakah ini tak bertentangan dengan konstitusi negara yang membolehkan pemungutan pajak?

Sudah sering saya katakan, kewajiban membayar pajak tidak ada dalam Islam. Yang ada kewajiban membayar zakat. Di luar zakat, ada lagi nazar, fidiah, dan pungutan-pungutan syar'i lainnya. Tapi umat Islam di Indonesia wajib membayar pajak atau dhoribah dalam bahasa Arab karena kita wajib taat kepada pemerintah. Al-Quran menyuruh kita taat kepada Allah, rasul, dan ulil amri—maksudnya pemimpin atau pemerintah. Bukan sembarang pemerintah, tapi yang kebijakannya prorakyat.

Dalam kacamata NU, apakah pemerintah Indonesia sekarang memenuhi syarat prorakyat?…

Keywords: -

---

Foto Terkait