Muhammad Yusuf: E-ktp Persempit Gerak Koruptor

Edisi: 33/41 / Tanggal : 2012-10-21 / Halaman : 140 / Rubrik : WAW / Penulis : Adek Media Roza, Anton Aprianto,

INGAR-BINGAR kasus dugaan korupsi simulator kemudi untuk ujian surat izin mengemudi, yang melibatkan nama sejumlah petinggi kepolisian, membawa ingatan kita pada All the President’s Men. Meraih Piala Oscar pada 1976, film ini menuturkan investigasi sepasang wartawan terhadap skandal politik tingkat tinggi Amerika Serikat, yang menjungkalkan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon pada 1974. Seorang informan gelap selalu membisiki sang wartawan agar menelusuri aliran uang. "Follow the money," ujarnya.

Menelisik aliran uang adalah tugas utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja mereka terbukti telah bisa menghadang sejumlah garong berdasi. Sejumlah kasus korupsi fenomenal yang berhasil diungkap para penegak hukum tak lepas dari "bisikan" PPATK. Lembaga ini memelototi ribuan transaksi perbankan saban hari, baik pada lalu lintas nasional maupun yang keluar-masuk Indonesia. "Prediksi kami, sekitar 36 ribu laporan uang keluar-masuk Indonesia per hari," ujar Muhammad Yusuf. "Mereka yang diselidiki ketawa-ketiwi di televisi."

Datang dari latar belakang kejaksaan, Muhammad Yusuf, 50 tahun, memimpin PPATK sejak 2011. Dia menegaskan, laporan lembaganya merupakan modal penting untuk memulai penyelidikan, walaupun sebagian laporan yang mereka kirim ke sejumlah lembaga penegak hukum lamban tindak lanjutnya. Yusuf, yang tampak khatam mengenal jurus berkelit para koruptor, menegaskan dengan optimistis bahwa selalu ada jalan untuk menjerat pencuri uang negara. Salah satunya, "Gunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat pemilik rekening ‘gendut’ yang mencurigakan, tanpa harus menemukan tindak pidananya."

Yusuf amat mendukung penerapan identitas tunggal nasional, yang dia pandang efektif untuk "mengurung laju gerak koruptor". Kamis petang dua pekan lalu, Muhammad Yusuf menerima wartawan Tempo Adek Media Roza, Anton Aprianto, dan juru foto Jacky Rahmansyah di kantornya, di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Perbincangan lebih dari 90 menit itu berlangsung dalam suasana rileks.

Kasus simulator SIM yang melibatkan petinggi Kepolisian RI berawal dari laporan PPATK. Temuan seperti apa saja yang Anda sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi?

Kami pernah melapor ke Kepolisian pada 2011 tentang transaksi dari seorang perwira di luar kewajaran. Jadi sifatnya hanya memberikan hasil analisis, karena kami melihat ada yang tidak wajar diukur dari gaji perwira tersebut. Tidak ada tindak lanjut. Pada Mei 2012, KPK memintanya kepada kami.

KPK meminta laporan yang sama?

Berbeda. Temuan pertama—yang diberikan ke polisi—adalah…

Keywords: -

---

Foto Terkait