Semut Kehilangan Gula

Edisi: 35/41 / Tanggal : 2012-11-04 / Halaman : 38 / Rubrik : LAPUT / Penulis : Bagja Hidayat , ,

TAK sempat ramai diberitakan pembahasannya, Dewan Perwakilan Rakyat cepat mengesahkan Undang-Undang Industri Pertahanan pada 2 Oktober lalu. Media dan aktivis lebih menyoroti Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional, yang dinilai bakal mengembalikan Indonesia pada otoritarianisme.

Hanya dua bulan setelah diusulkan DPR, pembahasan aturan ini tak menuai debat panjang meski beberapa kali rapatnya digelar di luar gedung parlemen. "Pembahasannya cukup mulus dan tak pakai uang," kata Said Didu, anggota tim negosiasi pemerintah, dua pekan lalu.

Aturan ini menandai babak baru pembelian alat-alat utama persenjataan di Indonesia. Sudah jadi rahasia umum bahwa pembelian senjata yang mahal itu makan ongkos berlipat karena adanya peran makelar. Pembelian pistol berstandar internasional, Said mencontohkan, bisa makan duit Rp 80 juta per unit. Padahal ada pistol dengan kualitas sama dibanderol Rp 8 juta.

Itu karena tak ada aturan tegas soal pembelian senjata. Dus, senjata dan alat tempur dibuat sangat presisi sehingga spesifikasinya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasi inilah, kata Said, yang kerap diakali dan para calo senjata masuk ke sana dengan mengarahkan jenisnya sesuai dengan produk rekanan mereka di luar negeri. Apalagi belanja alat berat persenjataan memakan ongkos besar.

Setiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja…

Keywords: -

---

Foto Terkait