Mrt Dan Isu Kebijakan Publik

Edisi: 36/41 / Tanggal : 2012-11-11 / Halaman : 106 / Rubrik : KL / Penulis : Danang Parikesit, ,

Pernyataan Masyarakat Transportasi Indonesia tentang biaya mass rapid transit (MRT) Jakarta yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kota di negara lain di Asia dan Amerika Latin telah menjadi pembicaraan di masyarakat. Pernyataan itu bahkan menjadi salah satu bahan perdebatan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta—yang berakhir dengan terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Pinjaman dari pemerintah Jepang buat proyek MRT Jakarta senilai Rp 14 triliun untuk jarak 14-15 kilometer tersebut menjadi pekerjaan rumah penting bagi kepemimpinan Jokowi-Basuki selama lima tahun mendatang.

Pembahasan mengenai biaya MRT tidak menjadi isu publik sampai beberapa warga masyarakat yang terkena dampak langsung proyek MRT Jakarta menyampaikan kekhawatiran mengenai bisnis mereka yang bakal terganggu bila sistem yang dibangun menggunakan teknologi layang (elevated MRT). Mereka mengusulkan pembangunan MRT seluruhnya di bawah tanah dengan argumen bahwa biayanya memungkinkan.

Biaya dan besarnya pinjaman merupakan isu yang menarik untuk dibahas, tapi ada yang lebih penting sebagai pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat. Pertama, pentingnya melakukan komunikasi dan konsultasi mengenai proyek strategis dan bersifat publik. Kedua, perlunya melakukan analisis mendalam mengenai pilihan-pilihan teknologi dan pemanfaatan belanja publik secara lebih efektif dan membawa nilai tambah.

Seorang rekan senior di Masyarakat Transportasi Indonesia dalam sebuah seminar tentang transportasi Jakarta menanyakan: mengapa setelah 20 tahun MRT dipersiapkan, baru sekarang ditanyakan soal biayanya? Masalahnya bukan "kenapa sekarang?", melainkan adanya kekurangan proses konsultasi publik yang luas dan terbuka kepada…

Keywords: -

---

Foto Terkait