Sapu Abadi Antikorupsi

Edisi: 44/41 / Tanggal : 2013-01-06 / Halaman : 74 / Rubrik : LAPSUS / Penulis : TIM LAPSUS, ,

RAPAT-rapat menegangkan terjadi pada pengujung November 2002, yang saat itu juga bertepatan dengan Ramadan. Sudah belasan kali Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Komisi Antikorupsi—demikian namanya kala itu—menggelar rapat. Tapi para perwakilan fraksi belum satu suara sepakat untuk mengesahkan lembaga yang kelak bernama Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Padahal waktu sudah mepet. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan: komisi sudah harus dibentuk dua tahun sejak undang-undang ini dibentuk. \"Beberapa fraksi besar masih ngotot menolak,\" kata Zain Badjeber mengenang. Zain saat itu Wakil Ketua Panitia Kerja. Ia mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Tiga fraksi itu adalah Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan utusan TNI/Polri. Golkar menganggap isi RUU Komisi Antikorupsi itu berlebihan karena memberikan kewenangan besar kepada komisi ini. Dalam memberikan pandangan akhirnya, partai yang memprakarsai lahirnya Orde Baru ini tak setuju Komisi Antikorupsi berstatus permanen, tapi cukup sementara. \"Perwakilan pemerintah di panitia itu juga awalnya juga menolak,\" ujar Zain.

Akhirnya Zain menggertak. Dia menegaskan, Fraksi PPP akan mundur dari panitia kerja bila komisi itu tak juga disahkan. Strategi ini jitu. Pemerintah melunak. Menteri Kehakiman kala itu, Muladi, mulai banyak berbicara kepada wartawan perihal pentingnya komisi tersebut. \"Kami dapat menerima gagasan mayoritas fraksi,\" kata Muladi kala itu.

Hal…

Keywords: -

---

Foto Terkait